Dewan Umumkan Pemberhentian Wali Kota Balikpapan

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - DPRD Balikpapan umumkan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota masa jabatan 2016-2021. Serta mengusulkan pergantian kepala daerah. Itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan menetapkan Rahmad Mas'ud-Thohari Aziz sebagai pasangan terpilih, pekan lalu.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh yang memimpin rapat paripurna istimewa tersebut. Ia menyebut kegiatan itu sesuai UU Nomor 23/2014. Yakni sebagai tahapan yang harus dilakukan. Sampai proses pengangkatan dan pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih masa jabatan 2021-2024 selesai. "Memang harus dilakukan pengumuman pemberhentian ini, nanti diusulkan Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur," ujar Abdulloh, Senin (22/2). Menurutnya, setelah penetapan oleh KPU, maka ada waktu jeda lima hari untuk memulai tahapan pergantian. "Ketemu di hari Jumat. Insyallah ada rapat paripurna usulan pengangkatan wali kota terpilih, tapi tempatnya tidak di sini. Paripurna diperluas, mungkin dilaksanakan di Hotel Novotel," terangnya. Ia menyebut masa berakhirnya jabatan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi sampai pada 30 Mei 2021. Jadi usulan pelantikan wali kota terpilih juga akan dilaksanakan 30 Mei mendatang. Sambil menunggu Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahunan. Abdulloh menyebut pihaknya baru bisa menilai dan memberikan pandangan terhadap kinerja wali kota selama menjabat lima tahun belakangan, setelah menerima LPj tersebut. "Karena di UU Nomor 3/2019 itu bukan lagi seperti yang lalu diamanatkan UU nomor 3/2007. Kalau tidak salah. Dulu wali kota harus menyampaikan LPj selama lima tahun. Tapi peraturan menteri yang baru, cukup melaporkan kinerja setiap tahun," urainya. Sampai saat ini, pihaknya telah menerima LPj 2018 dan 2019. "Yang perlu dipertanggungjawabkan yang tahun 2020. Dari situ kami bisa mengevaluasi. Tiga bulan setelah masa akhir APBD, itu harus sudah dilaporkan," katanya. Ia menerangkan penyelenggara pemerintah dilakukan dua pihak. Yakni eksekutif yang bekerja untuk merealisasikan semua program, dan legislatif berfungsi sebagai budgeting dan pengawasan. "Ada beberapa hal sejak saya memimpin DPRD ini, memang yang pertama adalah tidak tercapainya pembangunan," ungkapnya. Ia mengira salah satu sebabnya yakni defisit APBD yang sangat berdampak bagi program-program pembangunan, pada 2015 lalu. "Kemudian terjadi pandemi covid lagi. Artinya tolak ukurnya kita bisa melihat dari kesiapan anggaran APBD yang diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat dan Kota Balikpapan. Jadi kinerjanya luas kita menilainya. Bukan hanya satu sisi," imbuhnya. Sementara itu, Rizal Effendi menepis anggapan yang beredar, terkait proses rapat paripurna istimewa itu. Isu yang beredar yakni adanya upaya mempercepat proses pergantian kepala daerah, mengikuti tahap pertama pelantikan kepala daerah yang dilaksanakan, Jumat (26/2) mendatang. "Enggak dipercepat. Memang biasa," ucapnya. Malahan, kata dia, jika melihat arahan dari Direktorat Jendral (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka masa akhir jabatannya masih ditetapkan sampai 30 Mei, mendatang. "Kemungkinan malah pelantikannya diikutkan yang di bulan Juli. Jadi kita tunggu saja apakah keputusannya sampai di akhir Mei, atau Juli. Itu kan keputusannya menteri dalam negeri," imbuhnya. Terkait program pembangunannya yang belum sempurna, Rizal berkilah bahwa penilaian pencapaian programnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2020, tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata tercapai atau tidak tercapai. "Karena ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang masih menjadi pekerjaan. Saya kira lazim saja itu terjadi," ungkapnya. Ia menyebut tantangan berat telah menunggu wali kota dan wakil wali kota selanjutnya. "Saya kira titik perhatiannya masih covid," katanya. Kondisi pandemi telah memengaruhi semua aspek kehidupan. Tidak hanya perekonomian tapi juga sudah menyentuh dan berdampak pada nilai-nilai sosial. Hal itu bisa dilihat dari tingkat pengangguran dan kriminalitas yang semakin meningkat. "Memang pemimpin daerah selanjutnya kan punya visi misi, punya program. Nah itu kan tidak gampang (merealisasikannya). Karena situasinya tidak normal," imbuhnya. (ryn/eny)