Saksikan lewat Nobar

TANJUNG SELOR, DISWAY – Pelantikan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) masa jabatan 2021-2024, Zainal Arifin Paliwang-Yansen TP, berlangsung di Istana Negara, Senin (15/2).

Karena pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih masih dalam suasana pandemik COVID-19, kata Sekprov Kaltara Suriansyah, maka kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, menyaksikan lewat nonton bareng di Gedung Gabungan Dinas. “Pelantikan menurut informasi akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB. Berarti, di Kaltara sekitar jam 10 pagi. Tapi bisa saja jadwal ini berubah, tergantung Istana bagaimana nantinya,” ujar Suriansyah, Minggu (14/2). Namun demikian, pihaknya pun masih menunggu tautan resmi yang akan diberikan protokol Istana Negara. "Sampai saat ini (kemarin), kita belum dapat link. Kita masih menunggu koordinasi dari sana. Ini terus kami koordinasi dengan teman-teman yang di Jakarta," ujarnya. Terkait serah terima jabatan dari gubernur lama kepada gubernur baru, Suriansyah mengaku belum mengetahui. Karena belum menerima laporan dari Asisten Pemerintahan. Namun, dirinya memastikan hal itu akan dilaksanakan pada pekan ini. Sejatinya, pergantian akhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Kaltara pada 12 Februari lalu. Namun, bertepatan libur Imlek. Sehingga, pemerintah mengundur jadwal pelantikan ke 15 Februari. "Insya Allah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilaksanakan besok, 09.00 WIB," kata Asisten Bidang Pemerintahan Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, dilansir laman Humas Pemprov Kaltara. Sesuai standar keprotokolan, lanjutnya, prosesi pelantikan di Istana Negara, juga akan dihadiri istri gubernur dan wakil gubernur terpilih, serta masing-masing dua orang anaknya. "Masing-masing hanya boleh dihadiri dua orang anak. Ketua DPRD juga akan menghadiri pelantikan. Karena berkenaan pandemik COVID-19, prosesnya akan melalui standar protokol kesehatan yang sangat ketat," ujarnya. Datu Iqro juga memastikan tidak ada perayaan. Seperti hajatan atau syukuran di Jakarta. "Karena di Jakarta ada PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) skala mikro. Setiap pertemuan hanya dihadiri maksimal 20 orang," ujarnya. */ZUH/REI