Pak Jaang Diisukan Jalan-Jalan, Ini Kata Pemkot Samarinda

Keberadaan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mendadak jadi perbincangan. Pemimpin Kota Tepian dua periode itu diisukan jalan-jalan saat akhir pekan. Padahal, Kaltim sedang ada Program Berdiam di Rumah (PDB). Isu ini muncul setelah menyebarnya foto wali kota di Jogjakarta.

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Tapi Asisten I Sekretariat Pemkot, Tejo Sutanoto menepis gosip ini. Keberadaan wali kota, menurut Tejo Sutanoto, sedang menghadiri agenda pemerintahan. Awalnya, Syaharie Jaang menghadiri acara di Semarang, lalu lanjut ke Jogjakarta pada Senin (8/2/2021) untuk meninjau rencana pembelian alat tracing COVID-19, GeNose. Alat itu memang diproduksi tim peneliti Universitas Gajah Mada (UGM). Baca juga: Beda Instruksi PPKM Gubernur-Mendagri "Pak wali ke Jogjakarta dalam rangka menindaklanjuti perkembangan penularan COVID-19 yang cukup tinggi juga. Jadi kita rencana membeli alat GeNose. Untuk mempercepat proses tracing di masyarakat," kata Tejo, dihubungi Senin (8/2/2021) Pemkot, menurut Tejo berencana membeli alat yang rencananya akan diproduksi massal oleh UGM itu. Karena, selain praktis, juga tidak mahal penggunaannya. Ia menjelaskan penggunaannya hanya membutuhkan biaya Rp 20 ribu untuk satu kali tes. Dan hasilnya dapat diketahui dalam 15 detik. "Itu kan juga untuk kepentingan kesehatan masyarakat Samarinda juga. Bukannya sekadar jalan-jalan. Atau menghindari tanggung jawab. Ya dipahamilah. Kalau kita semua mau rapid antigen dan PCR kan biayanya tidak sedikit," ungkap Tejo yang kemarin terbang ke Jogjakarta untuk turut membersamai lawatan wali kota di Jogjakarta. "Saya juga kemarin selama di Samarinda kan ditugasi untuk membantu menjalankan instruksi gubernur itu," tambahnya. Tejo menyampaikan, niat wali kota ingin meningkatkan kapasitas tracing COVID-19 di Samarinda. Sebagai salah satu langkah Pemkot menanggulangi COVID-19 di Kota Tepian. "Selain kemarin kita sudah beli mobil PCR. Ini mau disurvey dulu. Besok pertemuan di UGM. Kalau cocok akan ditindaklanjuti oleh OPD Teknis dan Rumah Sakit Daerah," ia menyebutkan. Ia mengatakan, wali kota akan kembali ke Samarinda pada hari Rabu besok. Dan jika hasil presentasi UGM hari ini dilihat wali kota bagus. Dan diputuskan untuk membeli. Maka segera Pemkot menindaklanjuti dengan proses lelang pengadaan. Yang teknisnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit Daerah. Namun, Tejo belum mengetahui berapa unit yang akan dibeli. Dan berapa harga per unitnya.  "Terkait jumlah yang akan dibeli dan harganya belum tahu," katanya.

JALANKAN INGUB

Terkait Instruksi Gubernur, Tejo Sutanoto menyatakan Pemkot Samarinda telah menjalankan perintah itu. Bahkan ia mengklaim hampir 80 persen masyarakat Samarinda taat. Tempat-tempat usaha dan rekreasi sebagian besar tutup. Hanya berberapa saja yang nekat jualan. Terutama di Pasar Segiri dan Pasar Pagi. Namun, pemerintah setempat sudah  memberi teguran agar mentaati protokol kesehatan.  "Jadi sebenarnya instruksi gubernur itu kita anggap sukses lah di Samarinda. Sudah steril atau silent," klaimnya. Ia juga mengatakan meski tidak mengeluarkan edaran terbaru, sebagai kebijakan teknis atas instruksi gubernur. Sebagian besar warga tetap patuh. Di satu sisi, Tejo mengklaim, bahwa Surat Edaran Wali Kota tertanggal 3 Februari tetap berlaku. Dan tidak berbenturan dengan instruksi gubernur. "Karena kalau di edaran itu kan kita hanya pembatasan jam malam saja. Sampai jam 8. Tapi dengan adanya instruksi gubernur bahwa dua hari itu steril, berdiam diri di rumah warga tetap mengikuti," katanya. "Jadi kebanyakan pelaku usaha itu tutup. Bisa dilihat sendiri mulai Sabtu itu sudah sepi. Kecuali minggu ada yang keluar tapi tidak seberapalah prosentasenya di bandingkan hari-hari biasa. Sehingga masih bisa di katakan sukses lah penerapannya." Kendati demikian, Tejo mengatakan, Pemkot menyadari keluhan dari warga, kemudian asosiasi pengelola pariwisata dan UMKM. Yang mengalami kerugian. Kebijakan Pemprov Kaltim ini menurut Tejo, bukan lockdown. Tapi hanya berharap warga di rumah saja. Di samping itu kebijakan ini masih di uji coba. Untuk melihat apakah nanti kasus bisa berkurang dengan adanya program ini. "Kalau turun kan berarti memang interaksi manusia itu lah yang membuat penularan terjadi secara masif. Sehingga kebijakan itu perlu kita dukung," imbuhnya. Pemkot Samarinda telah menyiapkan Surat Edaran sebagai bentuk kebijakan teknis menindaklanjuti instruksi gubernur,. Hanya saja, belum diteken wali kota. Selain itu, menurutnya, edaran yang yang dikeluarkan pada tanggal 3 Februari , juga baru akan berakhir tanggal 10 Februari nanti. Sehingga kemungkinan Surat Edaran yang akan dikeluarkan nanti, juga melanjutkan Surat Edaran sebelumnya. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Ahad, (7/2/2021), Pelaksanaan Kaltim Berdiam Diri di Rumah dalam dua hari akan dievaluasi. Kepala Biro Humas Setda Prov Kaltim, Safranuddin mengatakan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk masukan dari DPRD, instansi vertikal, kepala daerah dan masyarakat. Ia menampik jika pemerintah tidak mengantisipasi aksi borong masyarakat. “Sudah menjadi pertimbangan, namun aksi akan lebih gawat lagi jika diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya,” kata dia. Terjadinya aksi pembelian kebutuhan pokok yang tidak wajar disebabkan masyarakat tidak utuh dalam menyikapi kebijakan Pemprov Kaltim sehingga panik ditambah beragam informasi yang bertebaran di media sosial. (das/yos)