Daerah Lain Lebih Longgar, Rizal Effendi Minta Gubernur Berlakukan PPKM Serentak

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Upaya penanganan COVID-19 di Balikpapan, kontras dengan daerah lain di sekitarnya. Misalnya jika dibandingkan dengan Samarinda. Di Balikpapan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), terus menjadi sorotan masyarakat. Lantaran berlanjut sampai di tahap kedua. Dengan fokus pada pengetatan kegiatan di lingkungan permukiman warga dan perusahaan.

"Ya itu juga kelemahannya PPKM ini karena tetangganya tenang-tenang," ujar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Senin (1/2/2021) kemarin. Ia menyebut, seharusnya PPKM dilakukan secara serentak dan dilakukan secara simultan. "Nanti kita lapor kepada Pak Gubernur. Sebaiknya ini dievaluasi," katanya. Rizal berpendapat, penerapan PPKM sebaiknya diatur sampai di tingkat provinsi. Ada beberapa alasan wali kota dua periode itu mengusulkan PPKM serentak. Yakni melihat posisi kabupaten/kota di Kaltim secara geografis, setiap daerah di Kaltim berdekatan. Alasan lainnya, yakni Balikpapan sebagai pintu gerbang Kaltim. Sangat rentan menjadi kota paling terdampak pandemi. "Balikpapan, PPU (Penajam Paser Utara), Paser, Kukar, Samarinda, Bontang, itu kan satu-kesatuan," ucapnya. Ia berharap agar Pemprov Kaltim dapat mengakomodasi usulannya agar setiap daerah menerapkan PPKM secara serentak. Selain itu, Rizal juga sempat menyinggung arti dari ungkapan Presiden Joko Widodo. Terkait penerapan PPKM di beberapa daerah di Indonesia, dianggap tidak efektif. "Karena pelaksanannya (PPKM) ternyata belum maksimal. Makanya jangan dengar sepotong-sepotong," keluhnya. Itu juga yang menjadi alasan, kata dia, ada rapat koordinasi secara virtual yang dilakukan kemarin malam. Dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan, bersama Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah pejabat pemerintah pusat. Mereka menginstruksikan agar pelaksanaan PPKM dilakukan lebih tegas, lebih berani dan lebih komperhensif. "PPKM kedua ini harus lebih maksimal. Semua disuruh turun ke lapangan," katanya. Menurut DPD Ketua NasDem Balikpapan itu, penilaian PPKM tidak efektif oleh Presiden Joko Widodo, mencakup semua wilayah yang melaksanakan PPKM. Bukan hanya Balikpapan. "Memang menurut Pak Luhut, masyarakat sudah jenuh, petugas sudah jenuh. Tapi ini tidak boleh berhenti karena ini menyangkut nasib kita semua," katanya. Untuk di Balikpapan, Rizal mengaku sudah melaksanakan PPKM tahap kedua meskipun ada banyak pelonggaran. "Ya kan PPKM kita laksanakan dengan catatan ekonomi tidak boleh lumpuh. Surat edaran (PPKM tahap kedua) enggak berubah. Tinggal pelaksanaannya di lapangan yang harus diperkuat," imbuhnya. (ryn/eny)