BUMK Tak Maksimal karena SDM

TANJUNG REDEB, DISWAY - Pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Berau tak maksimal. Sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala. Karena sebagian masih dikelola warga yang kurang kompeten.

Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Agus Salim, mengatakan, tata kelola BUMK harus mampu di bidang ekonomi. Seperti mengelola keuangan, pemasaran, produksi dan dunia usaha. “Untuk mencari SDM yang mumpuni masih sulit untuk kampung," ungkapnya. Belum lagi ketika peluang usaha dan keahlian telah dijalankan masyarakat secara mandiri. Itu berbenturan dengan usaha BUMK. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, di Berau sudah berdiri 90 BUMK, dari total 100 kampung. Yang maksimal baru 20 kampung. Di Labanan Makmur, Maluang, Pilanjau, Payung-payung, Tumbit Melayu dan Batuputih. Agus Salim mengungkapan, pembentukan BUMK tidak harus. Namun lembaga itu dibutuhkan. Untuk mengelola potensi ekonomi masyarakat. Sehingga menambah pendapatan asli kampung (PAK) “Bisa menyumbang PAK Rp 15 juta per tahun. Tidak terlalu besar memang, karena populasi penduduk tidak banyak,” ungkapnya kepada Disway Berau, Minggu (31/1). Soal gedung, Agus menyebut, jika kampung memiliki gedung serba guna yang tidak dikelola, dapat berpindah aset kepada BUMK. “Jika strateginya memanfaatkan aset kampung, BUMK dapat mengambil peran. Diharapkan kepala kampung ikut memikirkan strategi pengelolaan," harapnya. Dikatakan, bila berharap dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, sangat terbatas. Walaupun pihaknya terus memberikan pelatihan dan konsultasi dalam bidang manajemen BUMK. Bahkan Agus mengungkapkan, BUMK jika ingin menggaet investor diperbolehkan. Asal mereka memiliki rancangan prospek BUMK ke depan. “Selama ini BUMK yang mengelola bidang pariwisata dan perdagangan paling maju di Berau,” tandasnya. (RAP)