Pegadaian Diusulkan Jadi Perusahaan Go Publik

Jakarta, Nomorsatukaltim.com - Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengkhawatirkan penggabungan BUMN, PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk akan merubah fungsi dan peran Pegadaian. Dia mengatakan, kedua perusahaan plat merah ini punya karakter bisnis berbeda.

"Karakter bisnisnya kan beda sekali antara BRI dan Pegadaian, serta PMN. Saya pikir gagasan ini sesat pikir, enggak pas sama sekali," tutur Faisal dalam acara Seminar Nasional Serikat Pekerja (SP) Pegadaian yang diselenggarakan Forum Warta Pena (FWP) di All Sedayu Hotel, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (13/1/2021). Menurut Faisal, rencana pemerintah membentuk perusahaan holding UMKM dengan menggabungkan dua BUMN itu dengan PNM (Perusahaan Nasional Madani) bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas. Faisal pun mengusulkan agar Pegadaian menjadi perusahaan terbuka atau go public dengan demikian perusahaan ini bisa tetap menjalankan fungsinya secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. "Listing saja ke bursa. Enggak usah gede-gede, 5 persen saja. Saya kira Pegadaian akan semakin berkembang," ungkapnya. Selain itu, dia menyarangkan agar Pegadaian fokus kepada bisnis inti. Jangan latah dengan bermain di sektor usaha di luar keahliannya. "Jual saja hotelnya untuk memperkuat permodalan. Dengan begitu Pegadaian semakin kuat, masyarakat semakin banyak terbantu," tuturnya. Di sisi lain, Faisal yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, mengkritik BRI. "Seperak dua perak uang petani masuk ke BRI. Seharusnya, BRI mengembalikan dana tersebut ke petani. Bukan malah untuk infrastruktur atau pembangunan gedung perkantoran megah di kota-kota besar," ungkapnya. Di tempat yang sama, Pengamat Hukum Suhardi Somomuljono mengingatkan agar rencana akuisisi BUMN ini harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat DPR RI. “Jangan hanya mengikuti kemauan pemerintah atau menteri BUMN,” kata dia. Rencana ini juga akan merubah status BUMN favorit masyarakat itu menjadi perusahaan terbuka yang mana akan menimbulkan ketidakpastiaan usaha dan ketidakpastian hukum. Akibatnya, yang nanti akan dirugikan adalah rakyat kecil. Suhardi menambahkan, selama ini Pegadaian punya kewenangan khusus yang diatur oleh undang-undang, seperti melakukan pelelangan barang. Jika sudah menjadi perusahaan terbuka, tidak bisa lagi secara khusus tunduk terhadap ketentuan yang lama. Sementara Ketua Umum SP Pegadaian Ketut Suhardiono berpendapat, kebijakan holdingisasi tidak akan menguntungkan bagi perusahaannya, mengingat nasabahnya sebagian besar merupakan masyarakat kecil. “Akuisisi ini sangat tidak tepat karena dampak dari privatisasi dalam bentuk privatisasi atau akusisi akan berdampak jangka panjang dan sistemik,” terang Ketut. Lagi pula, lanjut Ketut, badan usaha ini merupakan perusahaan yang sehat dengan aset yang cukup besar, dengan rating perusahaan AAA maka bukan menjadi kendala untuk mendapatkan modal kerja. “Jika rencana ini dipaksakan, pengelolaan perusahaan akan mengkerdilkannya dan berdampak terhadap rakyat kecil yang kesulitan mencari pembiayaan,” pungkas dia. (Warta Ekonomi)