Kejati Kaltim Bantu Urus Perwalian 28 Ribu Anak Terlantar
Penandatangnan Kesepekatan Bersama Oleh Para Pimpinan Daerah Beserta Kepala Kejaksaan Negeri.-Ari/Disway Kaltim-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Sebanyak 28 ribu anak terlantar tercatat di Kaltim. Namun, tak semuanya mendapat penetapan wali. Alhasil, untuk mendapatkan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial belum bisa diterima.
Pemprov Kaltim pun menggandeng kejaksaan tinggi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses perwalian bagi anak-anak yang tinggal di sejumlah yayasan, agar mereka memiliki kepastian hukum dan mendapatkan pendampingan.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Chatarina Muliana Girsang mengatakan, pihaknya menemukan masih banyak anak di yayasan yang belum memiliki penetapan wali.
Kondisi tersebut menyulitkan pengurusan dokumen kependudukan yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah.
BACA JUGA:Pemprov Kaltim Buka Jalur Gerunggung hingga Paser, Tembus Perbatasan Kalteng
“Anak-anak pada yayasan itu banyak sekali yang belum diproses perwaliannya. Dan kami nanti membantu proses perwaliannya,” ungkap Chatarina seusai agenda penyampaian isu strategis daerah dan penandatanganan kesepakatan bersama di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda pada Selasa 17 November 2026.
Melalui kesepakatan bersama tersebut, kejaksaan akan bersinergi dengan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota untuk memfasilitasi proses penetapan wali.
Pendampingan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan agama yang dianut anak.
Chatarina menjelaskan, bagi anak-anak beragama Islam, proses penetapan wali dilakukan melalui Pengadilan Agama.
Sementara itu, untuk anak-anak nonmuslim, pengurusan perwalian dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, penyelesaian persoalan administrasi harus dilanjutkan dengan memastikan setiap anak memperoleh hak dasar.
BACA JUGA:Wacanakan Porprov Kaltim 2 Tahun Sekali, Demi Kejar Juara Umum PON 2028
Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi langkah awal untuk membuka akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
