Sengkarut Data Penerima Bansos di Samarinda

Data penerima bantuan sosial COVID-19 kerap tidak sesuai. Rekapan data yang disetor ke pusat banyak direvisi. Angka jumlah penerima pun berubah-ubah.

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda Ridwan Tassa mengungkapkan, data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial terus mengalami penyusutan. Itu setelah pemerintah pusat melakukan verifikasi data. Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjendukcapil). Yang berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Samarinda. Banyak data penerima yang ditemukan tidak valid dan tidak tepat sasaran. "Jumlah data yang kemarin ada lagi yang diverifikasi dari pusat. Menurut informasinya ada data penerima yang dikurangi," ungkap Ridwan Tassa, kepada Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com, Minggu (10/1/2021). Ia mengakui, hasil analisis di lapangan, memang banyak warga yang seharusnya menerima bantuan tapi tidak menerima. Masih banyak pula yang seharusnya sudah tidak menerima, tapi masih menerima. Sehingga, melalui kebijakan Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, Dinsos akan berkoordinasi dengan camat dan lurah. Melakukan verifikasi ulang data. Dinsos, kata Ridwan, meminta perpanjangan waktu kepada Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial, Kemensos. Untuk mengirimkan data terbaru calon penerima bansos 2021. Dinsos diberikan perpanjangan waktu sampai 20 Januari 2021. "Jadi, data-data  yang ada akan kita verifikasi kemudian kita kirim ulang. Jumlahnya belum tahu," katanya. "Mulai besok kita masih melakukan pengiriman data melalui data yang telah diverifikasi oleh kelurahan," lanjutnya. Sebelumnya, awal mula penyaluran bansos kepada warga yang terdampak COVID-19, Februari 2020 lalu, ada sekitar 14 ribu KK yang disetorkan. Saat itu, kata Ridwan, pusat memang meminta data sebanyak 14 ribu penerima. Kemudian setelah disetor, pusat memverifikasi melalui Disdukcapil. Jumlah itu terpangkas menjadi 9 ribu penerima Kemudian angka itu digenapkan kembali menjadi 14 ribu. Dengan mengambil data penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbarui pada 2018. Namun belakangan, jumlah itu terus mengalami penyusutan. Seiring verifikasi yang dilakukan terhadap DTKS itu. Karena data terakhir belum diperbarui selama dua tahun. Maka banyak ditemukan data warga yang sudah meninggal. Banyak pula yang sudah pindah alamat (tidak valid). Akhirnya pada proses penyaluran melalui kantor pos. Data penerima lagi-lagi mengalami pengurangan. Pada penyaluran BST tahap ke-9, hanya tinggal sekitar 13.000-an penerima. "Penyaluran BST sudah masuk gelombang ke-11. Mulai Februari tahun lalu sampai sekarang ini,” pungkasnya. (das/eny)