Realisasi Tak Singkron

TANJUNG SELOR, DISWAY – Realisasi keuangan dan kegiatan fisik yang dilaporkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bulungan, tidak sinkron. Pelaksana Tugas Bupati Bulungan Ingkong Ala menyebut, setidaknya ada empat OPD yang jadi atensi terkait ketidaksingkronan tersebut. Di antaranya, Satpol PP dan PMK, Kecamatan Tanjung Palas, Disdikbud.

“Ini sarana evaluasi, kita akan mengetahui capaian, begitupun kendalanya. Itu bisa menjadi catatan kita bersama untuk melakukan sejumlah kegiatan selanjutnya. Ini akan jadi bahan masukan untuk kita melakukan kegiatan di 2021 ini,” ujar Ingkong, kemarin. Selain itu, dirinya juga menyebut terjadi selisih nilai anggaran yang tidak sesuai. Karena angkanya berbeda dari yang dilaporkan dengan hasil pemeriksaan. Di antaranya, Dinas Kesehatan Bulungan, BPKAD, Sekretariat DPRD, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ingkong menyebut, selama periode tahun anggaran 2020, realisasi belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 1.271.404.528.295.57, hanya teralisasi sekitar 90 persen. “Detailnya saya tidak hapal. Tetapi hanya persoalan adminitarsi saja. Informasi dari masing-masing OPD,” ujarnya. Meski demikian, ia berharap dengan kondisi keuangan daerah yang juga masih relatif sama seperti 2020, OPD tetap perlu memaksimalkan peran dan termotivasi untuk melakukan inovasi dalam membangun daerah. Sementara itu, Plt Kepala Satpol PP dan PMK, Yunus Luhat mengatakan, ketidaksinkronan di OPD yang dipimpinya, terjadi karena sebagian laporan belum dimasukkan secara menyeluruh, sehingga belum terbaca di system. Alhasil, antara realisasi keuangan dan fisik tidak sinkron. Ditambah lagi persoalan keterbatasan sumber daya manusia, menjadi kendala pihaknya dalam capaian hingga proses pelaporan. “Ini terkendala di system. Artinya, laporan yang ada tidak demikian. Bahkan, untuk realisasi fisik, misalnya, itu di atas 65 persen. Saya kira, bahkan di atas 90 persen. Tapi di data aplikasi system, tidak bisa kita pungkiri, itu akan kita perbaiki,” ujarnya. Yunus menambahkan, dengan kondisi yang ada, pihaknya bahkan mengembalikan anggaran sekitar Rp 620 juta. Meski begitu, pihaknya berjanji akan segera memperbaiki dan menyelesaikan persoalan ketidaksinkronan dalam pelaporan. “Sayang juga, tapi tidak mungkin juga kita paksakan. Tidak mungkin kita keluarkan jika tidak sesuai. Itu anggaran untuk pemadam kebakaran. Beruntung tahun 2020 tidak ada kebakaran besar seperti terjadi di 2019, sehingga itu kita kembalikan,” ujarnya. */ZUH/REY