Pengusaha Beda Pandangan Soal DOB Samarinda Seberang

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali diperdepatkan. Kalangan pengusaha beda pendapat. Ada yang sepakat. Ada juga yang belum.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Samarinda, Abdurrasyid Rahman angkat bicara. Ia belum melihat ada urgensi pemekaran Samarinda Seberang sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). “Belum perlu-perlu amat,” kata Abdurrasyid. Sebab, jika melihat Pendapatan Asli Daerah Samarinda dari wilayah Seberang, yang meliputi Palaran, Loa Janan Ilir dan Samarinda Seberang, masih minim. Sehingga agak riskan bila wilayah tersebut memisahkan diri dari Samarinda. Sementara itu jika ingin berharap pada Dana Bagi Hasil (DBH), Kaltim sendiri masih terbilang kecil. Apalagi kalau harus dibagi lagi. Tambah kecil katanya. "Jangan sampai terkesan dipaksakan. Sehingga nanti perkembangan ekonomi di Samarinda Seberang tersendat. Contoh di Kaltara. Apakah terjadi kemajuan di Kabupaten Tanah Tidung? Saya lihat belum terjadi," tuturnya. Ia menyarankan alangkah baiknya bila pemekaran itu menunggu hingga infrastruktur dasar telah tersedia. Kendati begitu ia memaparkan bahwa analisis terhadap road map pembangunan di Samarinda perkembangannya memang mengarah ke wilayah Utara. Karena ada bandara udara di sana. Oleh karena itu, ia berharap agar wali kota Samarinda yang terpilih mampu memeratakan pembangunan infrastruktur untuk Samarinda Seberang. Di lain sisi, Ketua Hipmi Samarinda itu menilai akan lebih berat bagi Samarinda Seberang untuk memenuhi kriteria sebagai calon DOB. Dengan hanya ada tiga kecamatan. Tantangan pengembangannya adalah kemampuan membuka akses jalan. Dan infrastruktur dasar lainnya. Kemudian mengenai ketersediaan ruang. Kecuali Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah tetangga bersedia melepas wilayahnya untuk bergabung ke dalam DOB Samarinda Seberang. Jika hanya memecah tiga kecamatan yang ada, ujung-ujungnya akan jadi sesak. "Kalau saya sebagai sudut pandang pengusaha berpendapat, kalau mau dikembangkan jadi DOB paling tidak infrastruktur harus disiapkan dulu, agar tidak jomplang," terang Abdurrasyid. Baca juga: Kerja Sama di PT AKU, Saksi: Hanya Terdakwa yang Tahu Selain itu Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus ditinjau terlebih dahulu. Apakah sudah cukup mumpuni. Dari sudut pandang bisnis dan ekonomi, Palaran adalah gerbang Samarinda. Kemudian ada pelabuhan di sana. Otomatis secara ekonomi perputaran uang cukup besar. Lalu potensi tambang yang luar biasa. Dan yang lain diakui memang ada industri galangan di sana yang mumpuni untuk menyokong perekonomian. Hanya saja, tantangannya, apakah semua sumber ekonomi itu bisa terus menopang dalam jangka panjang. "Karena Samarinda saja sebagai kota niaga hampir sedikit tertatih-tatih." Sebaiknya para pemangku kepentingan fokus mengembangkan Palaran sebagai daerah pertanian. Untuk menjadi lumbung pangan. Baru berpikir untuk pemekaran setelahnya. Kemudian, Abdurrasyid juga menyarankan agar infrastruktur yang ada di Samarinda Seberang saat ini lebih dioptimalkan lagi. "Jadi sebenarnya pola pembangunan Samarinda sudah bagus, di utara ada Bandara, dan Palaran ada pelabuhan. Tinggal mengoptimalkan sebenarnya, dukungan infrastruktur itu untuk memperkuat ekonomi daerah," paparnya. "Kalau sudah optimal, ya, silahkan dijalankan (pemekaran). Tapi kalau belum, sebaiknya jangan dulu. Berbeda dengan Abdurrasyid, Ketua Hipmi Kaltim Bakri Hadi berpendapat lain. Adanya DOB Samarinda Seberang itu akan semakin mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Misalnya ada peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan peluang kehidupan lainnya. "Menurut saya memang bagus saja itu dipercepat saja kalau memang memungkinkan," tandasnya. Kalau memang belum memungkinkan, sebaiknya pemerintah lebih memprioritaskan arah kebijakan ke Samarinda Seberang, sebagai solusinya. Misalnya akan ada banyak paket-paket pekerjaan yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat luasluas di sana. (das/boy)