Proyeksi Ekonomi Pasca Vaksinasi

Para pelaku usaha di Kalimantan Timur optimistis kondisi perekonomian tahun ini membaik seiring rencana pemberian vaksin. Indikator pembaikan sudah terlihat dari investasi yang meningkat di Bumi Etam.

nomorsatukaltim.com - Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), realisasi investasi di Kalimantan Timur (Januari-September) 2020 telah mencapai Rp 23,15 triliun. Angka itu lebih besar dari target yang dipatok pemerintah sebesar Rp 21,30 triliun. Pada Triwulan III (Juli - September) 2020 tercatat realisasi investasi sebesar Rp 11,07 triliun, dengan rincian PMDN Rp 9,06 triliun (1.063 proyek) dan PMA sebesar US$. 139,75 juta atau Rp 2,01 Triliun (254 proyek). Jumlah itu bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, atau sebelum pandemi, yakni Rp 7,53 Triliun. Terjadi kenaikan sebesar 31,96%. Menurut Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Kaltim, Bakri Hadi, prospek ekonomi Kaltim tahun ini masih tetap bertumpu pada industri pertambangan batu bara, minyak, dan gas bumi. Namun, perbedaannya, pemerintah daerah sudah mulai mengarahkan pengelolaan produk turunan dari tiga komoditi tersebut. Menurut Bakri, sudah saatnya, Kaltim beralih ke industri pengolahan. Bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam. Dan mengekspor bahan mentah. "Kita sudah harus berpikir untuk mengelola produk yang memiliki nilai tambah. Serta membangun klaster industri dari 3 komoditi tersebut. Batu bara, minyak dan gas," ungkapnya kepada Disway-Nomor Satu Kaltim, Minggu (3/1/2021). Selain sektor ekstraktif. Prospek ekonomi Kaltim bisa dikembangkan di bidang pariwisata dan kelautan. Dua bidang ini, menurut Bakri memiliki prospek yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Mengingat, Kaltim memiliki banyak daerah destinasi wisata alam yang eksotis. Serta sumber daya laut yang besar. Sayangnya dua sektor ekonomi ini. Menurut dia, belum tergarap maksimal. "Belum tersinkronisasi dengan baik. Perlu duduk bareng OPD terkait untuk memaksimalkan potensi tersebut," sambungnya. Bakri menaruh harapan penuh pada dua menteri baru yang menduduki kementerian strategis di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Yakni, Sandiaga Uno sebagai menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Serta Muhammad Luthfi sebagai Menteri Perdagangan. Kehadiran dua menteri baru itu, kata Bakri, memiliki ikatan historis yang cukup baik dengan HIPMI. Keduanya pun dianggap memiliki komitmen dalam upaya memajukan dunia usaha. Peluang ini, harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemprov Kaltim bersama dengan HIPMI. Dengan mendorong proyek-proyek pengembangan ekonomi kreatif di Kaltim ke dalam rencana strategis kementerian. Agar dapat mengakselerasi ketertinggalan Kaltim di bidang pariwisata dan perdagangan. "Kaltim harus bisa masuk dalam rencana strategis kementerian. Misalnya saja, untuk pengelolaan wisata bahari terintegrasi di Kabupaten Berau," ungkapnya. Ia pun optimistis tahun ini Kaltim bisa bangkit. Salah satu caranya dengan mengurangi ketergantungan ekonomi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebaliknya, Kaltim harus mampu memaksimalkan sektor ekonomi lain yang berkelanjutan. Dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim, Dayang Donna Faroek optimistis ekonomi membaik. Kuncinya, para pelaku ekonomi dan pengusaha harus bisa menyesuaikan serta membuat strategi terbaik dalam menyikapi situasi ekonomi. Terutama dalam situasi pandemi seperti sekarang. Donna juga menyebut, pertumbuhan ekonomi yang menurun cukup tajam tahun lalu, diharapkan pulih kembali dengan langkah pemerintah mengatasi penanganan virus. "Apalagi kita akan memasuki era vaksinasi. Mudah-mudahan strategi pemerintah dapat membawa perubahan iklim ekonomi yang lebih baik lagi," pungkasnya. Perekonomian Kaltim tumbuh negatif sejak pandemi COVID-19 mewabah di wilayah ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, pada kuartal III 2020, pertumbuhan ekonomi di Benua Etam terkontraksi minus 4,61 persen.

PENANGGULANGAN COVID-19

Berkaitan dengan penanganan sektor kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim tetap berharap masyarakat menjaga kewaspadaan, meski vaksinasi segera dilakukan. Dari data terbaru Dinas Kesehatan Provinsi (Diskesprov) Kaltim. Per 3 Januari 2021. Total angka COVID-19 telah mencapai 27.892 kasus. Dengan tambahan angka konfirmasi positif mencapai 305 kasus. Didominasi dari wilayah Balikpapan, Berau, dan Kutai Timur. Sekretaris IDI Kaltim, dr Swandari Paramita mengatakan, ada 3 poin utama dalam penanggulangan COVID-19. Pertama vaksinasi, kedua 3 T yaitu testing, tracing, dan treatment. Dan ketiga, 3 M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sehingga, 3 poin itu harus dioptimalkan. Baik pemerintah dan masyarakat. Mengevaluasi penanganan COVID-19 di Kaltim, menurut Swandari. Dari segi testing. Kaltim sudah unggul. Bahkan, jumlah angka testing di Kaltim, sudah melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO. Yakni sebanyak satu per seribu penduduk per Minggu. Di Indonesia, baru 4 daerah yang sudah melebihi standar itu. Di antaranya Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Kaltim. "Testing kita, luar biasa bagus karena didukung banyak alat PCR di Kaltim. Dan kesadaran warga untuk tes swab cukup tinggi. Walau pun karena tuntutan pekerjaan ya," ungkap Swandari kepada Disway-Nomor Satu Kaltim, Minggu (3/1/2021). Sementara dari segi tracing dan treatment dalam penanganan COVID-19 di Kaltim. Menurut Swandari masih perlu ditingkatkan. Selama ini, kata dia. Testing dan tracing dilakukan terpisah. Padahal, seharusnya, dari penemuan kasus positif. Harus dilakukan upaya tracing menyeluruh. "Tracing harusnya berdasarkan testing. Tapi tidak berjalan dengan baik," tandasnya. Kemudian, treatment. Fasilitas pendukung untuk perawatan pasien COVID-19 disebut Swandari masih minim. Untuk Samarinda contohnya. Kota ini hanya memiliki 14 kapasitas tempat tidur di ruang Intensive Care Unit (ICU). Jumlah itu, dirasa kurang untuk menangani jumlah pasien yang terus bertambah. "Dengan perbandingan 800 ribu penduduk. Itu kurang sekali," ungkapnya. Terkait vaksin, Kaltim ditargetkan mulai menerima jatah vaksin pada pekan kedua di bulan Januari. Sementara untuk proses vaksinasi, Diskesprov sedang menyiapkan 529 tenaga vaksinator yang akan bertugas di seluruh rumah sakit rujukan dan puskesmas. "Kaltim harus bersiap vaksin. Saran ke depan itu dulu," tegasnya.  Di samping itu, penerapan protokol kesehatan (prokes) tak boleh kendor sedikit pun. Penerapan 3 M harus kembali diperketat. Peningkatan penyadaran prokes juga harus kembali dilakukan. Baik melalui cara-cara edukasi. Mau pun dengan cara penegakan hukum melalui sanksi dan denda. Bagi masyarakat yang tidak mematuhi peraturan prokes. Hal ini dilakukan untuk kembali meningkatkan kesadaran warga. Di tengah  peningkatan penyebaran virus semakin yang masif.

2 TRILIUN

Memasuki Tahun anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan surplus keuangan daerah mencapai Rp 2 triliun. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa'bani, surplus keuangan daerah ini diperoleh dari DBH (dana bagi hasil), dana alokasi khusus (DAK) non fisik dan pendapatan asli daerah (PAD). Surplus keuangan yang besar, jelas Sa'bani bersumber dari DBH oleh pusat sebesar Rp921 miliar. DBH lanjutnya, merupakan alokasi dana kurang salur atau anggaran kurang bayar dari pemerintah pusat dibayarkan setelah perubahan APBD. Sedangkan DAK non fisik disalurkan sebesar Rp478 miliar oleh pemerintah pusat. Ditambah PAD surplus sebesar Rp592 miliar. Terkait surplus PAD, Sa'bani apresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang telah melakukan relaksasi (keringanan pembayaran PKB), sehingga mampu mendongkrak PAD dari sektor pajak daerah. "Surplus ini target dari APBD perubahan saat pandemi. Namun, dibandingkan murni (APBD murni) yang awal masih di bawah (pendapatan rendah)," jelas Sa’bani dalam pernyataan tertulis di akun resmi pemerintah. Sa’bani menambahkan setelah refocusing anggaran karena pandemi ada pemangkasan atau perubahan perkiraan pendapatan. "Tapi, kalau perubahan itu sudah mencapai target bahkan melampaui target (surplus) pendapatan kita," ujarnya. Sementara Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati menambahkan, pajak daerah masuk dalam komponen PAD dan pajak daerah surplus Rp 506 miliar lebih. (krv/yos)