PPU, nomorsatukaltim.com – Menilik performa anggota DPRD PPU sepanjang tahun 2020 ini. Masih ada beberapa catatan minor. Utamanya soal kehadiran. Namun begitu, Badan Kehormatan (BK) DPRD PPU tak sama sekali mengeluarkan surat teguran.
Alasan tidak ditegurnya anggota dewan yang kerap mangkir itu adalah karena pandemi COVID-19.
"Karena situasi COVID-19 ini, ada toleransi yang kita berikan," kata Ketua BK DPRD PPU, Syarifuddin HR, Rabu, 23 Desember 2020.
Situasi pandemi hampir di sepanjang 2020 ini faktanya memang membuat was-was masyarakat. Termasuk para anggota dewan PPU ini.
"Apalagi di awal-awal. Cemas juga kami ini," imbuhnya.
Benar saja. Saat-saat awal merebaknya COVID-19, sekira Maret lalu, work from home (wfh) sempat diberlakukan. Rasanya ada 3 bulan berlangsung.
Begitu pun untuk perjalanan-perjalanan dinas. Sempat ditunda beberapa waktu. Namun kembali dinormalkan. Dengan catatan mematuhi prokes dalam tiap kerjanya.
"Makanya rajin juga anggota dewan sosialisasi soal prokes itu," ujarnya.
Kegiatan rapid test massal juga pernah digelar. Ada beberapa yang reaktif, tapi bukan anggota dewan. Hanya pegawai-pegawainya saja.
Memang ada dua anggota yang terkonfirmasi positif COVID-19. "Tapi sempat ditekan, agar tak menyebar. Mereka taat mematuhi anjuran untuk isolasi mandiri," sebutnya.
Namun begitu, lanjut Syarifuddin, itu sama sekali tak mengganggu kinerja kedewanan. Buktinya, semua kerja-kerja kedewanan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Peraturan daerah (perda) yang berhasil ditelurkan juga sesuai target. Ada sekitar 8 perda yang berhasil disahkan. Dari 9 rancangan perda yang dibahas.
Untuk urusan penerimaan aspirasi, kantor DPRD PPU masih terus terbuka. Baik itu yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (rdp) atau dalam demonstrasi. Semuanya diterima dengan baik. Terhitung, DPRD PPU tak kurang 4 kali didemo masyarakat.
"Saya mengapresiasi kerja kawan-kawan semua. Meski di tengah situasi seperti ini, kinerja mereka tetap baik," pungkasnya. (rsy/ava)