PPU, nomorsatukaltim.com - Menjelang akhir tahun 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) kembali melakukan rotasi jabatan. Jabatan-jabatan yang sebelumnya kosong, kini sudah terisi.
Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) masih melihat ada yang seret di pemerintahan yang ia pimpin. Malahan, ia berani menyebutkan ada berbagai hal yang terkesan dilambat-lambatkan dalam pekerjaannya. Alhasil, hal itu berdampak pada macetnya program-program yang ia gagas
"Selama saya di sini saya lihat terlalu banyak yang sengaja diterlambatkan. Jangan kira saya tidak tahu. Dulu saya tidak mengerti, tapi sekarang saya sudah mengerti," ujarnya, Senin, 21 Desember 2020.
Sekira 2 tahun sudah AGM menakhodai daerah pemekaran Kabupaten Paser ini. Beberapa kali rotasi memang terus dilakukan. Tahun ini saja, ada dua kali rotasi gemuk yang dilakukan. Pertama ada 123 ASN yang mengisi jabatan baru. Kali ini, ada sekira 33 pegawai. Untuk eselon II, III dan IV. Juga pada posisi direktur utama RSUD Ratu Aji Putri Botung.
"Ini adalah salah satu strategi yang kami lakukan. Agar sistem organisasi di pemerintahan bisa terisi dengan orang-orang yang profesional," tuturnya.
Selain rotasi dan pelantikan, ada juga ada beberapa pegawai yang dulu pernah non-job, diangkat lagi. Tentu dengan berbagai pertimbangan.
Soal profesional tadi, yang dimaksud AGM ialah standarisasi yang ia mau. Biasa ia menyebutnya dengan ISO. Standar internasional untuk tiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan. Dalam menjalankan program kerja, yang cepat dan tepat.
"Jika pegawai tidak bisa menyesuaikan dengan itu, maka program kami bakal gagal," tegasnya.
Kemudian, ini juga upaya pemerintah dalam memperjuangkan SDM lokal. Untuk mengahadapi pemindahan ibu kota negara (IKN). Tentu ia ingin, orang yang mengisi jabatan-jabatan pemerintah di sana nanti bukan dari luar, tapi ASN dari PPU.
"Agar orang yang sudah lama di PPU, harus mengabdikan diri bukan hanya untuk kabupaten saja. Tapi juga untuk ibu kota negara," ungkap AGM.
Di samping itu, ada lagi. AGM juga harap-harap cemas juga. Untuk mewujudkan sumpahnya. Yaitu menjalankan visi dan misi, RPJMD dan janji saat kampanye dulu ke masyarakat.
Utamanya di 3 sektor. Kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Itu program yang diminta tidak boleh terkendala.
Lebih lanjut, ia menjanjikan tidak hanya rotasi yang akan dilakukan. Jika dari penilaian kinerja yang lebih spesifik dilakukan nanti masih ditemui kemacetan. Bukan juga non-job saja. Bisa lebih berat, yaitu penurunan pangkat. Malah yang terberat bisa saja dilakukan, diberhentikan dari ASN.
"Saya melihat ASN di PPU ini terlalu menyepelekan. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena kurangnya disiplin di pegawai tadi. Agar paradigma ASN di PPU bisa berubah," tutup AGM. (rsy/ava)