Kepala BPJN XII Refly Ruddy Tangkere saat menunjukkan peta jalan trans Kalimantan. (Darul/diswaykaltim)
Balikpapan, DiswayKaltim.com – Pembangunan jalan perbatasan Kaltim-Kaltara terus dilakukan pemerintah. Sebagai upaya mewujudkan visi membangun Indonesia dari pinggiran hingga perbatasan.
Jalan perbatasan dari Kaltim - Kaltara membentang sepanjang 1.068 kilometer. Ditargetkan ruas jalan itu tahun ini sudah bisa tersambung meski belum difungsikan. Hal itu karena masih ada beberapa perbukitan yang perlu diratakan mengingat medan jalan di perbatasan cukup berat.
“Target tahun ini jalan sudah tembus. Kalo dilihat progresnya sudah bisa tapi ada beberapa bukit yang harus diratakan,” ungkap Kepala BPJN XII Refly Ruddy Tangkere, saat ditemui Kamis (12/9/2019).
Ia menjelaskan pembangunan jalan yang dilakukan akan membuka isolasi wilayah. Sehingga membentuk jalur logistik baru untuk menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Secara perlahan akan terus dibuka dan dilakukan pengerasan jalan khususnya kawasan yang ada permukiman warga.
“Kondisi tersebut akan sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Di mana barang kebutuhan diperoleh dengan lebih mudah dan murah. Kesenjangan antarwilayah juga bisa dikurangi,” bebernya sembari menunjukkan area jalan yang sudah terbangun.
Jalan perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masing-masing memiliki panjang 244 kilometer dan 824 kilometer. Jalan tersebut ditargetkan bisa tersambung dan digunakan akhir 2019 dengan kondisi sebagian beraspal, sebagian pengerasan agregat, dan tanah.
“Saat ini masih untuk pembangunan infstrukturnya sudah 50 persen atau sepanjang 500 km. Pengaspalan sudah hampir separuhnya. Hanya saja fokus pengerasan dan pengaspalan masih dimana daerah yang permukimannya cukup banyak. Setelah itu baru keseluruhan kami aspal,” bilang Refly Ruddy Tangkere.
Menurutnya, pembangunan jalan perbatasan memperhatikan kemampuan dana pemerintah. Sehingga untuk konstruksi jalan perbatasan beraspal diprioritaskan pada pusat kegiatan ekonomi dan ada permukiman warga.
“Secara bertahap ya kita aspal tapi prioritas pada daerah yang ada permukiman dan kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Untuk diketahui, pembangunan jalan perbatasan di Kaltim dan Kaltara dimulai sejak 2015 dengan melibatkan Zeni TNI-AD untuk pembukaan lahan.
Pada 2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp 839,4 miliar untuk pembangunan dua jalan paralel perbatasan tersebut. (k/fey/eny)