Nasib Pembelajaran Tatap Muka, Pak Gub Mau Terus, Wagub Minta Evaluasi

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dan Wakilnya, Hadi Mulyadi punya pandangan berbeda terkait rencana sejumlah daerah memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Isran mau tetap lanjut, sedangkan Hadi maunya evaluasi.

nomorsatukaltim.com -  Di tengah masih tingginya penyebaran COVID-19 di Kaltim, sejumlah daerah ‘memaksa’ melakukan Pembelajaran Tata Muka (PTM) awal tahun depan. Padahal, kemungkinan besar pemerintah daerah akan melanjutkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan status tanggap darurat pandemi corona. Soal status tanggap darurat yang akan berakhir 31 Desember, Isran Noor membuka kemungkinan kebijakan KLB. Hal itu didasari tren kenaikan penderita yang belum menunjukkan penurunan. Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim mempertimbangkan terkait evaluasi penanganan dan penyebaran kasus di berbagai daerah. "Kami evaluasi terus. Kalau memang suasananya harus KLB. Ya KLB," kata Isran Noor, Senin (14/12/2020). Pemprov Kaltim, telah menetapkan keputusan status KLB sejak 20 Maret 2020 yang berlaku selama 90 hari. Penetapan ini kemudian diperpanjang kembali pada 19 Juni hingga 21 Agustus 2020. Melihat perkembangan pandemi COVID-19 yang belum mereda. Pemprov memperpanjang kembali penetapan KLB dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 360/K 4.30/2020 tertanggal 19 Agustus 2020. Isinya, perpanjangan status tanggap darurat selama 132 hari. Terhitung sejak  22 Agustus hingga 31 Desember 2020. Meski kemungkinan KLB akan diperpanjang kembali. Gubernur memastikan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada Januari 2021 mendatang tetap dilakukan. Dengan catatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pihaknya saat ini, masih menunggu arahan dari pusat. Terkait, pedoman pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini. "Kita menunggu arahan dari Jakarta.  Walau pun pada prinsipnya akan dicoba ya," jelas Isran. Ia juga memastikan, tim satgas COVID-19 Kaltim akan terus mengevaluasi. Apakah praktik pembelajaran tatap muka memungkinkan dilakukan selama pandemi. Terpisah, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan, sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Keputusan pembelajaran tatap muka, diserahkan kepada daerah masing-masing. Dalam hal ini, menurutnya, kewenangan ada di pemerintah kabupaten/kota. Bahkan, ia menyebut lebih spesifik lagi. Keputusan ada di sekolah masing-masing. Apakah mampu, melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan segala peraturan protokol kesehatan. "Silakan tiap sekolah untuk melakukan analisis yang pas. Kalau kira-kira tidak bisa, ya jangan," ujar Hadi, baru-baru ini. Apalagi, untuk daerah zona merah dengan angka kasus penyebaran yang relatif masih tinggi. Hadi menyarankan perlu dilakukan evaluasi terkait rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. "Untuk Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kukar, masih tinggi. Perlu evaluasi lah," pungkasnya. Di Balikpapan, rencana PTM tampaknya bakal berjalan mulus. Kemarin, Wali Kota Rizal Effendi meninjau pelaksanaan simulasi di sejumlah sekolah. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 itu menyatakan akan bertanggung jawab memastikan tidak ada penyebaran wabah di sekolah. Berdasarkan data angket yang dikeluarkan Disikbud Balikpapan, 79 persen orang tua siswa tingkat SMP setuju PTM. Sedangkan, untuk tingkat SD sebanyak 82 persen. Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan Kaltim. Angka penambahan kasus positif per Senin (14/12), mencapai 116 kasus. Sehingga, total kasus positif COVID-19 di Kaltim, kini telah menembus angka 22.468. Pasien meninggal karena infeksi virus ini telah mencapai 642 orang. Pasien yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 19.227 orang. Dan masih menjalani perawatan sebanyak 2.599 pasien. (Krv/zul)