TPB Samarinda Baru 47 Persen, Kesulitan Kumpulkan Data

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Samarinda, memasuki tahap konsultasi publik kedua.

Analisis sementara, capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Samarinda baru mencapai 47 persen. Sementara itu ada 27 persen pelaksanaan tujuan yang datanya belum terkumpul. Hal ini diungkapkan Basuni, kepala Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda. "Ini baru berdasarkan data yang di dapat sementara. Dan proses pengumpulan data masih kita lakukan. Masih ada waktu, OPD-OPD untuk terus meng-update data," kata Basuni dihubungi Kamis, (10/12). Ia mengatakan, penyusunan KLHS bagi RPJMD adalah amanat Undang-undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan Permendagri Nomor 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD. "Dinyatakan bagi daerah yang sedang menyusun RPJMD harus menyusun KLHS," singkat Basuni. Samarinda menjadi salah satu daerah yang sedang menyusun RPJMD tahun ini. Untuk melanjutkan RPJMD sebelumnya. Dan mengakomodasi visi-misi wali kota yang terpilih nanti. KLHS, kata Basuni, membantu memberikan acuan atau arahan dalam proses penyusunan RPJMD. Yang paling penting untuk diketahui ada 17 butir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Itu diatur dalam Permendagri untuk level kabupaten/kota. "Seluruh kabupaten kota harus mengikuti itu," imbuhnya. Lalu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Kemendagri menetapkan 222 indikator bagi kabupaten/kota. Basuni menyebut  karena Samarinda bukan merupakan wilayah pesisir maka hanya 16 TPB yang mesti diwujudkan. Dan ada 211 tujuan pembangunan berkelanjutan untuk dilaksanakan Samarinda. "Itu lah tugas KLHS. Membantu mengidentifikasi tingkat ketercapaian TPB itu. Sebabnya, ini wajib menjadi bagian dari RPJMD," terangnya. KLHS Mengidentifikasi, TPB yang sudah dilaksanakan dan berhasil. Kemudian TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum berhasil. TPB yang belum dilaksanakan. Atau pelaksaan TPB tanpa data. "Jadi nanti kita melakukan analisis. Melihat mana yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Dan mana tidak menungkinkan. Itu melalui banyak pertimbangan. Termasuk daya dukung lingkungan," terang Basuni. "Kalau sudah berhasil ya tantangannya bagaimana caranya dipertahankan. Kalau belum, diusahakan. Tapi biasanya yang menjadi kendala utama; sudah dilaksanakan tapi tidak ada datanya.," tutupnya. (das/boy)