Sudah bertahun-tahun kondisi jalan tani di Babulu dalam kondisi tak layak.
PPU, nomorsatukaltim.com - Sektor pertanian, tahun depan masih menjadi prioritas para anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Pasalnya tak sedikit masalah yang tak kunjung teratasi. Utamanya soal aksesbilitas tani.
Seperti di Kecamatan Babulu, yang 80 persen masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Hampir tiap tahun jalan sebagai sendi ekonomi warga desa jauh dari kata baik.
"Yang dikeluhkan tetap jalan usaha tani," kata Anggota DPRD PPU Fraksi Gerindra, Sujiati, Jumat 4 Desember 2020.
Dari setidaknya 8 titik yang dikunjungi dalam reses akhir tahun, dia masih mendapati jalan usaha tani sangat memperihatinkan. Tentu pada saat jalan usaha itu susah dilewati, akhirnya akan mempengaruhi harga jual produk pertanian mereka.
Karena ongkos angkut hasil panen dari sawah ke rumah, misalnya. Petani harus merogoh kocek lebih untuk itu. Beberapa kali lipat pula.
Mulai dari sawah ke pematang. Pematang ke jalan luar. Dari jalan ke penggilingan. Lalu ke rumah.
"Karena jalannya seperti itu, untuk menutupinya harga beras per karung bisa mencapai Rp 20 ribu. Jadinya susah kan," ungkap dia yang memang anggota dewan dapil Babulu.
Belum lagi untuk ongkos giling dan lainnya. Dan celakanya, rata-rata desa di Babulu masih memiliki jalan usaha tani yang rusak seperti itu. Minim jalan usaha tani yang baik.
Minimalnya, lanjut Sujiati, tidak harus rigid atau beton. Pengerasan saja sudah cukup. Utamanya bisa dilewati mobil atau traktor. Itu sudah lumayan.
"Kalau rigid kan biayanya besar, yang paling tidak bisa dilewati dulu. Saat ini masih ada yang sama sekali tidak bisa dilewati," sebut dia.
Jalan desa ini ada dua tipe. Ada jalan produksi, ada jalan usaha tani. Kalau jalan produksi itu umum, digunakan juga untuk masyarakat. Jalannya ideal, lebih besar. Sudah cukup baik di Babulu, hanya ada beberapa saja yang masih parah.
Kalau jalan usaha tani ini, jalan khusus yang masuk ke areal lahan pertanian, pun akses ke para kelompok-kelompok tani.
"Saya akan prioritaskan ke sektor pertanian. Saya soundingkan dengan program APBN. Ada anggota DPR RI yang juga fokus ke sini," katanya.
Selain itu, lanjut Sujiati, masih ada beberapa fokus lagi di sektor pertanian selain jalan. Yaitu irigasi dan anggaran untuk program pendampingan di Dinas Pertanian (Distan) PPU. Terkait dana program pendampingan untuk menjemput program dari APBD Kaltim maupun APBN. Soal bantuan alat mesin pertanian (alsintan).
"Karena dinas pertanian minim anggaran. Jadi perlu dimasukkan anggaran ke Dinas Pertanian, untuk program pendampingan itu," sebutnya.