Sayangkan Kampanye Isu SARA

KETIKA Gubernur DKI Anies Basweda berpidato pertama kali usai dilantik, ia menyebut-nyebut kata ‘Pribumi’ yang sarat politisasi, dianggap telah mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 yang melarang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Hal seperti ini juga yang disayangkan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Nomor 01 HM Basrie yang mengaku prihatin dan menyayangkan adanya kampanye membahas isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). “Membahas isu SARA sangat tidak etis dalam sebuah kegiatan kampanye,” kata Basrie. Sebab, siapapun bisa menjadi calon bupati dan wakil bupati di Bumi Batiwakkal selama mereka lolos verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Saya sangat menyayangkan ada yang berkampanye membahas isu SARA. Melontarkan kata pribumi yang secara tidak langsung menyudutkan calon wakil bupati dari Paslon no 1,” ungkapnya. Dalam pesta demokrasi, tak boleh membahas soal SARA. Karena masyarakat akan memilih pemimpin, dan yang dipimpin sangatlah heterogen yang harus tetap dijaga toleransinya. “Saat ini waktunya bahas program, adu program bukan soal SARA,” sebutnya. Baca juga: Debat Pilkada, Paslon 01 Unggul Yang menarik, Basrie mengungkapkan, di saat almarhum Muharram tampil sebagai bupati berpasangan dengan Agus Tantomo sebagai wakil Bupati di Pilkada 2015 lalu, saat itu tak pernah terdengar soal isu SARA. “Mengapa saat ini, isu itu barulah dilontarkan. Disaat Pak Agus memilih jalan berpisah,” ucap Basrie. Begitupun soal proyek pemerintahan yang seolah-olah dikuasai oleh wakil Bupati saat itu.“Saya bertahun-tahun terlibat dalam organisasi Gapensi. Dan, setahu saya, hanya seorang Bupatilah yang memiliki kewenangan penuh mengeluarkan disposisi terkait dengan proyek, sementara wakil bupati tidak punya kewenangan,” kata dia. “Proyek itu ada yang penunjukan langsung (PL), ada juga lelang. Dan, yang lelang ada ketentuan syarat. Yang memenuhi syaratlah yang menang,” tambahnya. Dia berharap, kedepan tak ada lagi isu SARA yang dihembuskan dalam kampanye. Karena itu sudah diatur dalam peraturan Pilkada. Lontarkan program saja, biar masyarakat yang menilai seorang calon mampu atau tidak. Berpengalaman atau tidak. Itu yang lebih penting. *