Fokus Empat Hal

TANJUNG SELOR, DISWAY - Presiden Joko Widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2021 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Rabu (25/11). Penyerahan DIPA secara virtual, juga diikuti Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi.

Mengutip penyampaian Presiden Joko Widodo, Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tidak mudah dilalui. Dan 2021 mendatang, Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian akibat ekonomi global yang juga sulit. Walau demikian, kecepatan, ketepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan. Baik bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Dua sektor ini, ditargetkan Presiden harus segera pulih kembali dari dampak pandemik COVID-19. Kebijakan anggaran 2021, kata Teguh, akan fokus pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan dampak COVID-19. “Di sini akan fokus pada vaksinasi. Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan,” ujar Teguh. Kedua, perlindungan sosial, terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Ketiga, program pemulihan ekonomi, yang fokusnya pada upaya dukungan UMKM dan dunia usaha. “Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat, akan dilakukan reformasi struktural. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan social, dan lain-lain,” tuturnya. Pada APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun. Belanja itu tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi tersebut, terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.032 triliun. Adapun TKDD sebesar Rp 795,5 triliun. Alokasi belanja tersebut, akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Bidang kesehatan, misalnya, dialokasikan sebesar Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan teknologi dan informasi Rp 26 triliun. Teguh menegaskan, di saat perekonomian masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi negara. Oleh karena itu, APBN 2021 diinstruksikan Presiden Jokowi harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi. “Pak Presiden menegaskan dan meminta seluruh menteri, pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran besar, melakukan lelang sedini mungkin di Desember ini, agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I-2021,” ujarnya. “Artinya, di bulan Januari itu sudah ada pergerakan, karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini nanti diserahkan,” lanjut Teguh. Berkaitan dengan bantuan sosial, Presiden menekankan di awal Januari 2021, harus segera disalurkan pada penerima manfaat. Agar belanja masyarakat meningkat yang pada gilirannya konsumsi masyarakat meningkat dan berdampak menggerakkan ekonomi di lapisan bawah. “Pesan Pak Presiden, kita harus bekerja lebih cepat. Karena kita dalam kondisi krisis. Semangat dan auranya harus berbeda, tidak pada kondisi normal. Bahasa Pak Presiden, semuanya harus pindah channel extraordinary, agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. Presiden juga meminta seluruh menteri, lembaga dan kepala daerah melakukan reformasi anggaran. Agar bisa menggerakkan ekonomi, baik nasional maupun di daerah. HMS