Perusahaan pun tengah mengembangkan sistem Smart Grid. Untuk meningkatkan penetrasi intermitent RE (PV dan angin). Sekaligus meningkatkan kehandalan. Dengan demikian, perusahaan pun akan mengembangkan jaringan mikro (biasanya menggunakan PV). Untuk area jalur distribusi tidak akan dikembangkan dalam dua sampai tiga tahun ke depan.
Saat ini, perusahaan pun sedang mengurangi konsumsi bahan bakar menggunakan HSD dan MFO, dan mendorong pemanfaatan biofuel.
Sementara untuk daerah-daerah terpencil, PLN juga tengah mengerjakan dedieselisasi. Untuk tahap awal ini sebanyak 2.600. Ditargetkan untuk bisa menggantikan penggunaan energi fosil Impor menjadi energi yang sustainable.
Pengembangan pembangkit listrik EBT harus dioptimalkan. Tidak hanya mempertimbangkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Namun juga kesiapan jaringan sistem tenaga listrik serta harga keekonomian yang kompetitif.
EBT MASIH RENDAH
Pemerintah mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan EBT hingga 442,4 GW. Namun hingga saat ini pemanfaatan EBT baru mencapai 2,4 persen atau 10,4 GW. Dari kapasitas yang dimiliki.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan terus mendorong PLN. Untuk meningkatkan ketersediaan energi terbarukan. Apalagi Indonesia telah berkomitmen dalam Paris Agreement. Untuk fokus terhadap perubahan iklim. Sehingga investasi energi terbarukan bisa meningkatkan ketersediaan listrik yang ramah lingkungan.
“Kontribusi yang ditentukan secara nasional yaitu kami akan mengurangi CO2 sebesar 26 persen. Dengan sumber daya kami sendiri. Dan pengurangan hingga 42 persen. Dengan dukungan internasional. Masih terus dilaksanakan secara konsisten,” tuturnya dalam PLN Go Green Sustainable, Senin lalu.
Ia mengatakan, PLN memiliki peran penting. Untuk mengejar target EBT mencapai 23 persen atau 45 GW. Dalam bauran energi nasional di tahun 2025. Bahkan pada tahun 2019, Indonesia baru mengelola 9,15 persen bauran EBT dan sektor kelistrikan. Dengan menghasilkan sekitar 11 persen total listrik. Diproduksi di tahun 2019.
Meskipun untuk meningkatkan EBT dinilainya tantangan yang berat, namun ia mengaku optimistis Indonesia dapat mewujudkannya.
“Pasti ada sesuatu yang perlu kita ubah. Agar dapat digunakan dan memanfaatkan potensi yang sangat besar ini. Itu tidak hanya baik bagi Indonesia. Itu juga agar kita bisa mewujudkan komitmen pada bangsa yang menjadi kontributor utamanya,” ujar dia.
Di samping itu, ia menyebut, Kementerian Keuangan menyediakan berbagai instrumen kebijakan dan insentif pajak. Untuk mendukung PLN dan Kementerian ESDM. Supaya memperbaiki dan meningkatkan bauran kebijakan. Khususnya untuk mendorong EBT.
“Kami memberikan insentif berupa fasilitas perpajakan berupa tax allowance dan tax holiday. Kami juga menyediakan fasilitas impor yang dibebaskan dari penerimaan PPN impor dan bea masuk. Terutama untuk barang modal yang penting. Agar kami dapat menjajaki dan juga berinvestasi di energi terbarukan. Kami juga memberikan pembebasan pajak bumi dan bangunan,” jelasnya.
Sementara itu, pemerintah juga menyediakan dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah. Untuk mendorong pemerintah daerah dapat mengembangkan infrastruktur EBT.Seperti biogas surya dan pembangkit listrik tenaga panas bumi.
“Transfer ini juga kami sediakan. Agar kami dapat mendorong pemerintah daerah. Untuk mengatur caranya menjadi energi. Sehingga akan memberikan ekonomi yang lebih sirkular. Kami juga memberikan suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN). Yang perlu lebih difokuskan. Untuk mendukung energi terbarukan,” paparnya. (de/dtk/it/qn)