Genjot Realisasi Anggaran

TANJUNG SELOR, DISWAY – Realisasi kegiatan yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) pada APBD 2020 ini, disinggung Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi pada rapat koordinasi pengenalian pembangunan daerah triwulan IV-2020, Senin (26/10).

Teguh meminta OPD di lingkup Pemprov Kaltara melakukan langkah strategis. Untuk percepatan realisasi belanja APBD 2020. Terutama bagi OPD yang realisasinya masih sangat rendah, diharapkan melakukan upaya extraordinary, atau cara-cara luar biasa. Guna menggenjot realisasi kegiatan. Teguh mengapresiasi atas kinerja jajaran Pemprov Kaltara. Hanya saja, Teguh meminta untuk terus digenjot realisasi kegiatannya. Sehingga, akhir tahun nanti dapat tercapai sesuai target. Apalagi, mengingat waktu hanya tersisa kurang dari 2 bulan. “Silakan dikoordinasikan. Jika ada kendala-kendala segera disampaikan, dan secepatnya dicarikan solusi. Mengingat waktu yang tinggal satu setengah bulan lagi, harus kerja keras. Bahkan, harus dengan cara-cara yang luar biasa, extraordinary. Dengan harapan, capaiannya nanti bisa sesuai target. Bahkan lebih,” ujar Teguh. Sebelumnya, dilaporkan oleh Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara, Denny Harianto, secara umum realisasi APBD 2020 per 26 Oktober, pendapatan sebesar Rp 2,070 triliun, atau sekira 81,75 persen. Dengan rincian, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 73 persen. Meliputi sektor pajak 63,80 persen, retribusi 70,34 persen, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 97,10 persen. Selebihnya realisasi dana perimbangan 84,92 persen, atau kurang lebih Rp 1,5 triliun. Dari pos pendapatan daerah pada APBD 2020 sebesar Rp 1,8 triliun lebih. Selanjutnya realisasi belanja, disampaikan Denny, hingga per 26 Oktober, belanja daerah melalui APBD 2020 telah teralisasi 63,51 persen, atau kurang lebih Rp 1 triliun. “Pada jangka waktu yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja tahun ini (per 26 Oktober) masih lebih tinggi. Untuk diketahui, pada tahun lalu hingga 26 Oktober, realisasinya 58 persen,” terang Denny. Lebih rinci disebutkan, meski secara rata-rata capaian realisasi belanja daerah sudah cukup baik, ada beberapa OPD yang capaian realisasinya masih sangat rendah. Bahkan, ada yang masih di bawah 30 persen. Di sisi lain, lanjutnya, ada sejumlah OPD yang realisasi belanjanya di atas 70 persen. Seperti BPKAD yang mencapai 78,79 persen dan Dinas Kesehatan yang capaian realisasinya 70,70 persen. Plt Kepala Biro Pembangunan Kaltara, Sapi’I, mengaku sesuai data laporan yang diterimanya, realisasi keuangan mencapai 63,51 persen. Sedang realisasi fisik mencapai 65,8 persen. Dalam kesempatan itu, Sapi’i meminta kepada seluruh OPD untuk segera update menyampaikan laporan realisasi baik fisik maupun keuangannya kepada Biro Pembangunan. Hal ini penting, untuk mengetahui realisasi kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltara, sekaligus sebagai bahan evaluasi. Evaluasi Penanganan COVID-19  Di samping evaluasi terkait pembangunan, utamanya realisasi APBD 2020, dalam kesempatan sama, juga dibahas mengenai penanganan COVID-19 di Kaltara. Teguh menginginkan evaluasi penanganan COVID-19 dilakukan secara khusus. Dengan melibatkan seluruh stakeholder. “Soal penanganan COVID, merupakan hal yang sangat serius. Bahkan, di pusat setiap minggu dilakukan evaluasi. Di Kaltara, saya harapkan juga begitu. Lakukan evaluasi secara berkala, serta mengambil langkah-langkah tepat dalam penanganannya,” ujarnya. Saat ini, realisasi anggaran penanganan COVID-19 dari APBD 2020, penanganan kesehatan di Dinkes terealisasi 43,53 persen. Kemudian di RSUD Tarakan 89,79 persen. Selanjutnya, anggaran penanganan dampak ekonomi dari Rp 45 miliar, terealisasi 35,35 persen, atau sekira Rp 11 miliar. Teguh berharap OPD-OPD yang diberikan tanggung jawab penanganan COVID-19 bekerja lebih optimal. Apalagi setelah melihat realisasi anggaran yang digunakan masih minim. “Kita melihat kasus COVID-19 di Kaltara masih cukup tinggi. Untuk itu, perlu ada langkah pencegahan yang lebih dimaksimalkan. Termasuk dalam penanganannya,” ujarnya. HMS