Penanganan COVID-19 libatkan LSM dan Ormas

TARAKAN, DISWAY - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi menjadi salah satu narasumber pada Webinar Series COVID-19, Rabu (21/10) sore.

Dalam webinar itu, banyak dikupas mengenai Surat Edaran (SE) Mendagri No. 440/5538/SJ, yakni mengenai kemitraan antara pemda dengan LSM dan ormas dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di daerah. Secara garis besar, lewat SE itu pemerintah daerah diminta bekerja sama dengan pihak lain dalam penanganan pandemik COVID-19. Salah satunya, LSM atau organisasi kemasyarakatan. Kerja sama dapat dilakukan dengan melalui skema swakelola tipe 3, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Swakelola tipe 3, adalah cara memperoleh barang dan jasa yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga, maupun perangkat daerah dan dilaksanakan oleh ormas. Skema tersebut, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Kerja sama pemda dengan LSM dan ormas, dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan penanganan COVID-19, dengan memberdayakan kompetensi yang dimiliki oleh LSM dan ormas. Harapan lainnya, juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan dan penanganan COVID-19. Dengan demikian, upaya penanganan dapat dipastikan sampai ke level terbawah. Terkait hal ini, Teguh mengatakan bahwa sebagai provinsi termuda, kapasitas fiskal Kaltara tak besar. APBD sekitar Rp 2,8 triliun, lalu ada refocusing dan realokasi untuk percepatan penanganan COVID-19. Totalnya sekitar Rp 116 miliar. “Untuk pelibatan LSM dan ormas, sebelum SE Mendagri 440, strategi yang dilakukan adalah hibah. Saat ini, ada 500-an ormas dan LSM di Kaltara, baik yang tercatat di Kemendagri maupun Pemprov, juga sektoral. Namun, setelah diverifikasi, hanya sedikit yang berhak menerima hibah,” tuturnya. Lalu, lewat sosialisasi dengan melibatkan LSM dan ormas, dan pemberdayaan kelompok masyarakat lewat pelatihan, juga pelibatan kelompok masyarakat di dalam pekerjaan tanpa lelang, dan tenaga kerjanya adalah warga setempat. “Dan, setelah SE Mendagri 440 terbit, Pemprov Kaltara sangat mengapresiasi SE ini. Ini karena peran penting ormas dan LSM. Sebab, pemerintah butuh kerja sama dan kolaborasi dengan ormas atau LSM. Pola yang diterapkan sesuai SE ini, lebih luwes dan menyentuh sasaran," jelasnya. Pun demikian, menurut Teguh, tidak bisa langsung diimplementasikan. Kalau untuk 2021, sangat tepat karena saat ini tengah penyusunan RAPBD 2021. “Jikalau untuk diterapkan saat ini, ada beberapa follow up yang perlu dilakukan. Pertama, identifikasi ormas dan LSM yang dapat menerapkan skema ini. Kedua, menetapkan layanan prioritas LSM dan ormas sesuai keahliannya. Ketiga, persyaratan atau juknisnya harus transparan. Juga perlu penyamaan persepsi penganggaran. Ini perlu dikonsultasikan dengan Ditjen Adwil Kemendagri,” bebernya. Tahun ini, sebut Teguh, di akhir Oktober sebagian kegiatan sudah dijalankan. Kaltara sendiri, dari anggaran Rp 116 miliar itu, setelah dicermati masih ada beberapa hal yang dapat dilakukan secara swakelola. “Di Dinkes, misalnya. Ada anggaran sekitar Rp 750 juta untuk dilakukan lewat skema tipe 3 ini. Di Disperindagkop, ada juga beberapa kegiatan dapat dilakukan skema tersebut, dan lainnya,” urainya. Teguh juga menilai ormas dan LSM yang besar juga perlu membina ormas dan LSM lainnya yang kapasitasnya masih di bawah mereka. Ini karena di setiap daerah terdapat perbedaan kapasitas ormas dan LSM yang ada. HMS/REY