Tersisa Anggaran Pengamanan

TANJUNG SELOR, DIS WAY  – Pencairan dana penyelenggara dan pengamanan Pilkada Serentak 2020, hamper seluruhnya telah dilakukan Pemprov Kaltara. Dari Rp 139 miliar yang dialokasikan, 99 persennya telah dicairkan ke masing-masing institusi penerima.

Percepatan pencairan dana pilkada ini, menyusul adanya instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menginginkan agar secepatnya daerah mendorong percepatan pencairan dana hibah yang dibutuhkan penyelenggara dan Institusi keamanan dalam melaksanakan Pilkada 2020. Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltara, Denny Harianto menyebutkan, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah dicairkan 100 persen, dari total pagu sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp 103.021.826.500. Dana hibah untuk Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kaltara, juga sudah 100 persen dicairkan, dari total pagu sesuai NPHD sebesar Rp 20.035.272.000,00. “Sedangkan pencairan untuk anggaran pengamanan (TNI/Polri) dari total pagu Rp 16.000.000.000, sudah dicairkan sebesar Rp 14.400.000.000, atau 90 persen. Dimana sisanya 10 persen atau sebesar Rp 1,6 miliar, akan dicairkan pada akhir Oktober 2020,” kata Denny, Senin (19/10). Denny mengatakan, pencairan dana hibah Pilkada 2020 kepada penyelenggara dan institusi keamanan, dilakukan secara bertahap. Tahap I dicairkan 40 persen, tahap II sebesar 50 persen, dan tahap III atau tahap akhir sebesar 10 persen. Selain yang dialokasikan melalui APBD 2020, tahun sebelumnya, Pemprov telah memberikan anggaran kepada KPU dan Bawaslu Kaltara senilai Rp 1,7 miliar dari APBD Perubahan 2019. Untuk KPU sebesar Rp 1,5 miliar, sementara untuk Bawaslu sebesar Rp 200 juta. “Hanya untuk KPU dan Bawaslu. Dikarenakan NPHD keduanya sudah dimulai sejak 2019. Sedangkan untuk NPHD pengamanan, baru dimulai tahun 2020 ini,” terangnya. HMS