Kutim,nomorsatukaltim.com – Investasi di Kutim sejauh ini masih didominasi sektor perkebunan dan pertambangan. Dampaknya tentu penyerapan tenaga kerja lokal bisa digenjot ke kedua sektor itu. Tapi di sisi lain, sering pula muncul konflik.
Konflik antara perusahaan dengan warga sekitar memang masih jadi PR Pemkab Kutim hingga kini. Mayoritasnya dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Yang jadi soal kemudian adalah kemampuan Pemkab untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Sejauh ini Pemkab masih kerap kesulitan mengurai sengketa antara perusahaan dan masyarakat. Akrena kekurangan tenaga mediator. Padahal mediator ini sangat vital keberadaannya.
"Jadi memang kurang tenaga mediator itu. Saya dengar langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)," ucap Pjs Bupati Kutim, Jauhar Effendi belum lama ini.
Untuk mengakali kekurangan perangkat itu. Disnakertrans menunjuk pegawainya di bidang lain untuk menjadi mediator. Rangkap jabatan pun tak terelakkan. Akibatnya peran sebagai mediator jadi tidak optimal.
"Bayangkan setingkat kabid (kepala bidang) harus juga menjadi mediator. Mungkin ini yang membuat prosesnya jadi berjalan lamban. Karena harus mengurus administrasi struktural sekaligus juga jadi mediator," ungkapnya.
Kegundahan dari Disnakertrans itu pun bakal ia evaluasi. Bukan tak mungkin ada proses pertukaran posisi untuk mengisi kebutuhan mediator tersebut.
"Artinya perlu ada kajian dulu. Seperti melihat berapa banyak mediator yang diperlukan. Baru melihat lagi pos pegawai di instansi lain yang bisa digeser," paparnya.
Dalam waktu dekat, Jauhar akan berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Mengingat kebutuhan mediator di Kutim ini sudah cukup mendesak. Tentunya dengan melihat banyaknya persoalan tenaga kerja yang wajib diselesaikan.
"Harus ada solusinya. Sebab ini saya rasa cukup penting," tandasnya. (bct/ava)