Begitu banyak kewenangan daerah yang dihilangkan. Belum tentu perumusan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini bisa lancar.
Tanpa adanya demo besar dari buruh dan mahasiswa pun begitu banyak ”pekerjaan rumah” pemerintah. Baik di kementerian maupun di provinsi dan kabupaten/kota.
Belum tentu pemerintah mampu mengatasinya.
Pemerintah memang sudah bisa “menaklukkan” DPR. Dengan cepat dan mudah. Tapi tidak akan semudah itu berurusan dengan pemerintah daerah.
Atau pemerintah sudah punya cara untuk menundukkan pemerintah daerah?
Belum lagi bagaimana kalau demo buruh dan mahasiswa terus mengancam kestabilan?
Ekonomi yang sudah sulit pun kian sulit lagi.
Memang masih ada pintu exit: uji material UU ke Mahkamah Konstitusi dan penerbitan Perppu oleh presiden.
Tapi stabilitas adalah di atas semua itu. (*)
sumber: disway.id