TANJUNG SELOR, DISWAY – Masa kampanye Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung sejak 26 September hingga 5 Desember mendatang, dimanfaatkan pasangan calon kepala daerah maupun tim suksesnya dengan menemui masyarakat.
Tak hanya sekadar memperkenalkan diri. Jualan program menjadi senjata para pasangan calon kepala daerah dan tim suksesnya. Agar dapat memengaruhi masyarakat untuk memilih pada 9 Desember mendatang.
Jualan program yang disampaikan kepada masyarakat, tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur, memeratakan pembangunan hingga ke pelosok. Namun, sejumlah program penggratisan pun menjadi janji politik para pasangan calon.
Akademisi Prof Abdul Jabarsyah menilai, pasangan calon kepala daerah yang menyampaikan banyak program, tidak realistis. Karena menurutnya, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 tidak sampai 5 tahun.
Secara umum, pria yang juga Rektor Unikaltar ini, melihat program-program yang disampaikan calon kepala daerah tidak menggunakan basis data. “Semestinya mereka berangkat dari data, jadi ada target yang ingin dicapai dari data itu. Kemudian baru program yang realistis,” ujar Abdul Jabarsyah kepada media ini, Rabu (7/10).
Dengan masa jabatan kepala daerah yang hanya sekira 3 tahun, lanjutnya, ruang gerak APBD sangat sempit. Apalagi ditambah program kerja yang tidak jelas, yang ditawarkan kepada masyarakat.
Semestinya, kata Abdul Jabarsyah, di dalam program membangun dalam waktu relatif singkat, para calon kepala daerah lebih realistis terhadap kebutuhan utama. Yang selama ini menjadi permasalahan di daerah. Baik infrastruktur, layanan pendidikan, atau kesehatan.
“Permasalahan yang sangat mendasar sebagai kebutuhan masyarakat itu yang harus dikerjakan dulu. Jangan hanya melempar janji hanya untuk ambisi semata,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, jika ada visi khusus yang dibangun bersama, para calon kepala daerah seharusnya tidak lagi menjual visi dan misi, namun fokus pada strategi bagaimana mencapai visi bersama yang sudah disepakati.
Tapi karena calon kepala daerah harus membuat visi dan misi, lanjut Abdul Jabarsyah, maka yang terjadi banyak janji dilempar kepada masyarakat. “Imbasnya nanti, ganti bupati atau gubernur, ganti lagi visi dan misi. Ganti pejabat, ganti lagi. Mulai dari nol lagi,” tuturnya.
Pria yang pernah menjabat Rektor Universitas Borneo Tarakan ini, juga mengingatkan masyarakat untuk realistis memilih kepala daerah. Masyarakat perlu melihat perjalanannya, apa yang telah dilakukan, lalu apa yang ditawarkan ke depan. Dari sekian banyak program yang ditawarkan, kata Abdul Jabarsyah, adakah yang mungkin untuk dikerjakan dengan waktu terbatas, atau hanya akan menjadi angin lalu dengan alasan keterbatasan anggaran, serta kewenangan yang berkurang.
Apalagi, lanjutnya, UU Omnibus Law telah disahkan. Yang mana sebagian besar kewenangan daerah diambil alih pemerintah pusat. “Ketelitian sangat perlu dilakukan, agar masyarakat tidak salah memilih pemimpin yang berakibat merugikan masyarakat itu sendiri,” ujarnya. *