Kutim,nomorsatukaltim.com - Masalah antara koperasi masyarakat dengan perusahaan perkebunan di Kutai Timur begitu banyak. Beberapa kali pemerintah turun tangan memediasi. Tapi selalu saja terulang. Ada saja masalahnya.
Padahal idealnya kerja sama ini harus saling menguntungkan. Terutama untuk masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit. Bukan sebaliknya.
Gregetan karena masalah yang sama kerap terulang. DPRD Kutim pun turun tangan. Mencari duduk perkaranya. Akar masalanya. Agar ke depan, iklim kemitraan ini bisa menghasilkan hal bagus.
"Hal ini yang membuat kami berinisiatif untuk melakukan perbaikan. Agar kejadian ini tidak terulang," ucap Ketua Komisi B DPRD Kutim, Faisal Rahman.
Dalam waktu dekat, DPRD Kutim akan melakukan pengumpulan data dan verifikasi koperasi terlebih dahulu. Sebelum mengambil langkah selanjutnya.
“Kami perlu diskusi dulu terkait masalah ini. Jadi solusinya bisa berjalan baik," tuturnya.
Sebelumnya DPRD Kutim juga sudah memfasilitasi aduan dari empat koperasi. Yakni KUD Tani Makmur, Koperasi Karya Pembangunan, Koperasi Gunung Mas dan KSU Darma Mulia Abadi dari Kecamatan Kaubun. Persoalan yang muncul mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dengan perusahaan dan harga jual tandan buah segar. (bct/ava)