Tim pemenangan kotak kosong, lanjutnya, mengimbau agar tim yang ada di tingkat bawah semaksimal mungkin menghindari ranjau-ranjau hukum. "Ranjau-ranjau hukum yang mungkin paling rawan saat ini adalah undang-undang ITE, khususnya di media sosial," katanya.
Selain melaporkan ke KPU dan Bawaslu, Haris juga menyebut akan menerbitkan Akte untuk gerakan tim pemenangan kotak kosong. "Jadi akan kita smapaikan juga ke kesbangpol," imbuhnya.
TES KEJIWAAN
Sementara itu, beredar pernyataan kontroversial Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudi Mas'ud, yang mempertanyakan kejiwaan pemilih kolom kosong.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Rais sangat menyayangkan pernyataan blunder seperti itu harus dilontarkan seseorang yang seharusnya mengerti tentang demokrasi. "Malah kesannya tidak tahu dengan aturan," ujar Rais.
Ia menyebut sudah banyak tanggapan dari para ilmuan, para doktor dan profesor yang mencounter pernyataan Rudi Mas'ud atau kerap disapa Harum, itu. "Harus hati-hati. Saya khawatir. Karena cara bicaranya. Seorang pemimpin itu akan menjadi panutan bagi yang lain," katanya.
Namun sayangnya, mantan Ketua KPU Balikpapan itu menilai pernyataan Harum menjadi suatu provokasi yang jelas-jelas mengecilkan para pemilih kolom kosong dianggap tidak rasional, atau ada kelainan kejiwaan. "Saya balik bertanya, bagaimana di Makassar pilihannya yang menang kotak kosong? Apakah mereka dianggap ada kelainan jiwa, atau sakit jiwa?" tegasnya.
Sekarang siapa yang sebenarnya sakit jiwa? Kata Rais. Yang memberikan statemen atau yang melaksanakan hak pilihnya? Tanya Rais. "Itu kan dijamin dalam undang-undang. Nah saya mempertanyakan saat pembahasan tentang masalah ini, kemana dia?" kata Rais.
Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, kata Rais, seharusnya Rudi Mas'ud susah membaca ketentuan tentang regulasi yang berlaku. "Ini seperti ketinggalan berita. Atau memang tidak memahami," katanya.
Ia berkali-kali menyebut sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Seakan-akan mengiring opini masyarakat untuk menghindari memilih kolom kosong. Dan seakan-akan memaksa masyarakat untuk memilih paslon tunggal. "Sangat disayangkan. Ini jangan sampai diulangi lagi," tegasnya. (ryn/yos)