Kaltara Masuk 5 Besar
TANJUNG REDEB, DISWAY – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi salah satu perhatian Kapolri Jenderal Idham Azis. Bahkan, ia menyebut Kaltara masuk 5 daftar indeks kerawanan pesta demokrasi.
Masuknya Kaltara dalam 5 daftar itu, kata PS Kabid Humas Polkda Kaltara, AKBP Budi Rochmat yang mewakili Kapolda Irjen Pol Bambang Kristiyono, karena melihat kejadian pada pelaksanaan Pilgub Kaltara pada 2015 lalu.
“Mungkin karena pernah terjadi konflik itulah, ditambah beberapa indikator kerawanan lain, sehingga Kaltara diklasifikasikan sebagai salah satu daerah yang cukup rawan,” kata Budi, Kamis (10/9).
Untuk itulah, lanjutnya, pada Pilkada Serentak 2020, Polda Kaltara menyiagakan 4.000 personel gabungan Polri, TNI, dan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Untuk pengamanan 1.365 TPS yang tersebar di kabupaten/kota.
Lanjut dia, untuk pola pengamanan nantinya, kepolisian akan memetakan wilayah yang masuk sebagai daerah aman, rawan satu, dan rawan dua. Lalu, melalui hasil pemetaan tersebut, pihaknya bisa menarik kesimpulan mengenai pola-pola pengamanan yang akan diterapkan. Termasuk dari penempatan jumlah personel.
“Masing masing daerah, nanti polresnya akan menyurvei dan menyampaikan indeks kerawanan daerahnya. Karena data yang disampaikan oleh Kapolri hanya data secara global di Kaltara, tanpa menyebutkan secara spesifik wilayahnya,” ujarnya.
Disebutkan, kerawanan yang dimaksud Kapolri bukan saja terfokus pada ancaman terjadinya konflik. Tetapi ada juga kerawanan terkait pendistribusian logistik pilkada, terutama yang berada di wilayah pedalaman dan harus melalui jalur darat, sungai, dan udara. Karena, selama pendistribusian logistis pilkada rawan terjadi manipulasi surat suara apabila ada oknum-oknum tertentu yang terlibat.
“Kita berdoa saja, meski hasil indeks kerawanan demokrasi Kaltara masuk nomor empat sebagai daerah rawan, tapi semoga saja hingga akhir masa pilkada nanti, semua berjalan lancar,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, nantinya masing-masing kabupaten akan ada Brimob disiagakan. Tapi terkait jumlah personel yang akan disiagakan, belum diputuskan. Karena masih menunggu hasil survei kerawanan masing-masing polres.
Ditambahkan, untuk mengantisipasi potensi kerawanan, agar tidak berkembang menjadi kerawanan kamtibmas yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada 2020, maka diperlukan kesadaran dari elemen masyarakat. Untuk senantiasa menampilkan sikap dan perilaku yang sopan santun dalam berdemokrasi.
Selain itu, dirinya juga mengimbau kepada seluruh personel Polri untuk menjaga komitmen dan netralitas, dalam melaksanakan pengamanan pilkada.
Sementara itu, Dansatbrimob Polda Kaltara, Kombes Pol Heri Sulesmono mengatakan, dalam rangka mengamankan Pilkada Serentak 2020, ada dua kompi Brimob yang akan diperbantukan untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi tahun ini. Jumlah ini lebih sedikit dari yang diusulkan ke Mabes Polri, yakni sebanyak 4 satuan setingkat kompi (SSK).
Nantinya dua daerah yang akan mendapat penguatan personel Brimob, yakni Polres Nunukan dan Polres Bulungan. Total penambahan personel Brimob ini sekitar 200 orang. Mereka diambil dari Satbrimob Polda Kaltim.