DENGAN adanya pos pengawasan di perairan Berau, merupakan upaya dalam menjaga kekayaan laut.
TANJUNG REDEB, DISWAY - Kabupaten Berau menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Dengan kondisi wilayah yang masuk dalam daerah perbatasan, membuat pemerintah pusat fokus dalam memberikan penguatan fasilitas. Termasuk dengan pos-pos pengawasan.
Rencananya akan dibangun di wilayah laut Berau, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Aryo Hanggono menyampaikan, bahwa pembangunan pos pengawasan ini sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Dengan perencanaan yang telah disusun maka pembangunan siap dilaksanakan. Untuk mendukung penguatan di wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia.
"Gubernur sudah siapkan lahan di sini. Jadi akan kita bangun pangkalan PSDKP di lahan seluas 2.500 meter persegi. Setelah proses pengalihan sertifikat maka secepatnya bisa dibangun," ujarnya.
Pangkalan ini bakal menjadi salah satu yang terbesar. Dengan wilayah kerja yang cukup luas hingga Selat Makassar. PSDKP pun akan melakukan kajian terlebih dahulu sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan pos pengawasan yang saat ini ada di Bitung.
"Kemungkinan pembangunan kita mulai tahun depan. Nanti pengawasan akan lebih kuat di sini. Saat ini sudah ada juga kapal PSDKP yang melakukan patroli. Tapi kalau pangkalannya ada di sini kemungkinan bisa lebih maksimal lagi dalam pengawasan," jelas Aryo.
Hal ini pun sejalan dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Berau. Bupati Berau, Muharram menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak terkait pengawasan ini. Kewenangan yang tidak dimiliki membuat pemerintah daerah tak bisa berbuat banyak di wilayah perairan Berau.
"Dengan beralihnya kewenangan di provinsi membuat kita tidak bisa berbuat banyak. Kita harap bisa dibentuk UPTD di sini. Sehingga kalau ada hal yang menyimpang bisa langsung dieksekusi," tegasnya.
Selain dalam hal kedaulatan bangsa, kekayaan hayati yang ada di Berau cukup besar. Ini lah yang perlu ditingkatkan lagi pengawasan.
Sehingga bisa menjaga potensi yang besar ini dari tangan yang tidak bertanggung jawab. Apalagi sejauh ini masih sering terjadi kegiatan illegal fishing.
"Kita harap kunjungan Pak Menteri ke sini bisa membawa berkah bagi daerah. Pembangunan pos pengawasan bisa terlaksana. Dan pemerintah daerah merasa aman karena wilayah perairan terpantau langsung oleh kementerian," pungkasnya. HUMAS/APP