Hendra Wahyudhi
Tanjung Selor, Disway – Mendekati tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 4-6 September, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung mengajukan permohonan pengamanan melekat untuk masing-masing komisioner.
Permohonan pengamanan melekat ini, karena Ketua KPU Tana Tidung, Hendra Wahyudhi menilai tingkat kerawanan di Tana Tidung cukup tinggi.
Saat ini, kata dia, sudah dapat dilihat ada ketegangan antara dua kubu pendukung yang berpotensi terjadi gesekan. Meski, masih sebatas di media sosial.
Kendati masih terjadi di dunia maya, dia mengaku kelompok pendukung sudah ada yang berani menekan beberapa anggota penyelenggara pemilu.
Sehingga, bila pada 2015 lalu pengamanan melekat 1 polisi untuk 3 orang komisioner, tahun ini pihaknya meminta satu komisioner dikawal 1 personel kepolisian.
“Inilah yang menjadi alasan mengapa KPU KTT sangat perlu dengan segera pengamanan melekat dari kepolisian,” ujar Hendra Wahyudhi, Senin (31/8).
Dari lima kecamatan di Kabupaten Tana Tidung, ia menyebut terdapat dua kecamatan yang sangat rawan terjadi gesekan antarkubu pasangan calon.
Yakni Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir.
Dikatakan, selain tahapan pendaftaran bakal calon, akan disusul dengan tahapan penetapan 23 September mendatang dan kampanye hingga 5 Desember 2020.
Menurutnya, yang sangat rawan terjadi konflik di tahapan itu, yakni ketika penetapan bakal calon menjadi calon kepala daerah. Sebab, di Pilkada 2015 lalu, ada salah satu bakal calon yang gugur pada tahapan penetapan, karena tidak memenuhi syarat. Saat itu, kata Hendra, nyaris terjadi keributan.
Karena itu, pihaknya khawatir bisa terulang dan berimbas dengan adanya mobilitas massa pendukung untuk membuat suasana tidak kondusif. “Kami minta cepat membentuk tim pengamanan untuk di KTT. Kami sudah membangun komunikasi ke polsek dan Polres Bulungan. Tapi sampai saat ini belum ada penempatan personel tambahan di sana,” ungkapnya.
Menurut Hendra, biasanya Polres Bulungan selalu mengirim personel pengamanan untuk menambah kekuatan polsek 5-6 hari sebelum masa pendaftaran. Apalagi, dari 5 kecamatan di KTT, hanya ada 3 polsek.
Akibatnya, ada dua polsek yang merangkap 2 kecamatan.