“163 BUMD ikut penilaian tahap kedua. Dan 119 BUMD mengikuti proses penilaian secara lengkap. Termasuk penilaian tahap ketiga, yakni wawancara penjurian,” paparnya.
Kriteria utama penilaian, mengacu pada tiga aspek penting. Yaitu, pencapaian kinerja (assignment), peningkatan (improvement) dan kontribusi (contribution). Aspek itu menjadi dasar dan penentuan level bintang dalam TOP BUMD Awards 2020.
“Penilaian berdasarkan pembangunan yang dilakukan BUMD dalam satu hingga dua tahun terakhir,” ucapnya.
Diungkapkannya, berbeda dengan acara sebelumnya. Adanya kategori penghargaan berdasarkan level bintang. Dewan juri melakukan penilaian berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, kriteria pencapaian kerja. Mulai keuangan, human capital, SDM, pemasaran dan jangkauan layanan pelanggan. Juga menilai sejauh mana pencapaian kinerja sudah mencapai pada visi dan misi. Serta aspek leadership dan manajerial yang menjadi pertimbangan juri.
Kedua, perbaikan improvement. Menilai keberhasilan BUMD melakukan inovasi atau upaya perbaikan sistem dan bisnis prosesnya. Dan apakah improvement untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha sudah ditunjang dengan teknologi informasi digitalisasi.
Ketiga, kontribusi pembangunan daerah. Penilaian utama, sejauh mana BUMD memiliki peran dan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk kategori bintang lima, ada tambahan kriteria khusus. Yakni layak untuk menjadi bank smart.“Artinya, inovasi dan pembaharuannya berdampak positif bagi masyarakat dan pemerintah secara berkesinambungan. Serta dapat direplikasi atau menjadi contoh bagi BUMD-BUMD lainnya,” jelasnya.
Penilaian juga mempertimbangkan skala bisnis dan jenis sektor usaha. Pemenang TOP CEO BUMD dikelompokkan dua kategori, yakni dinilai dari meningkatnya prestasi maupun kinerja yang dipimpinnya, dan karakter ataupun soft kompetensi.
Selain itu, juga menetapkan pembinaan TOP BUMD Awards 2020 diberikan kepala daerah yang BUMD-nya mendapatkan penghargaan.”Karena keberhasilan BUMD tidak terlepas dari dukungan, dukungan dan bimbingan dari kepala daerah,” ucapnya.
Untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pihaknya menemukan hampir seluruh PDAM konsen dalam penggunaan teknologi informasi untuk operasi usahanya. Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Serta mulai menjalin kerja sama dengan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan untuk meningkatkan layanan. Misalnya, pemasangan saluran sambungan PDAM kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebelumnya, hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat untuk menjalankan program MBR.
“Itulah yang ditemukan dewan juri selama melakukan penilaian,” bebernya.
Ada beberapa catatan yang diberikan kepada CE0 BUMD, BUMD disarankan keberlangsungan bisnis tetap di masa pandemik COVID-19, sekiranya dapat menyusun secara formal dokumen bisnis kontinuitas. Yang di dalamnya ada, identifikasi perubahan bisnis, perilaku pelanggan, cara transaksi, rumusan inovasi, identifikasi perubahan SOP dan pemanfaatan peraturan dari pemerintah yang memudahkan bisnis perusahaan.
Terpenting, pemerintah daerah mendorong sinergitas BUMD. Setidaknya, di wilayah masing-masing untuk memberikan manfaat bersama. Serta kembali merumuskan visi dan misi perusahaan, strategi dan kebijakan bisnis dapat diselaraskan.
“Fungsi dan peran BUMD tidak hanya menambah PAD saja. Tapi sekiranya, dapat mendukung KPI yang menjadi tupoksi dari kepala daerah,” pungkasnya.*/JUN/APP