Suasana rapat dalam pembahasan fasum dan fasos di Perum GBP Kutim. (Istimewa)
Sangatta, nomorsatukaltim.com - Sejumlah warga dari perumahan Griya Bukit Pelangi (GBP) mendatangi kantor DPRD Kutai Timur (Kutim), Rabu (12/8/2020). Kedatangan mereka berkaitan dengan keluhan tentang fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di kawasan GBP.
Pada saat rapat dengar pendapat bersama oleh Wakil Ketua ll DPRD Kutim Arfan dan anggota DPRD lainnya. Ilham, salah satu koordinator dari perumahan GBP mengatakan permasalahan fasum dan fasos di Perumahan GBP sebenarnya sudah sering diprotes warga ke pengembang yang menangani saat ini.
“Tapi hingga sekarang belum ada perkembangan dan tindak lanjut yang sesuai,” jelas Ilham.
Adanya kendala disebabkan karena status kepemilikan aset perumahan tidak jelas. Serta belum adanya serah terima dengan Pemkab Kutim.
"Keinginan warga untuk segera melakukan penyerahan sarana, prasarana, dan ultilitas dari developer ke pemerintah daerah. Mengingat pembagunan di tahap I dan II telah selesai sehingga Pemda bisa melakukan pemeliharaan dan pengelolaan di Perumahan GBP," tandasnya.
Juga keluhan yang mencolok, Ilham menegaskan jalan di kawasan perumahan rusak parah sedangkan pengembang tidak ada tanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Semua pembangunan fasum dan fasos stagnan jalan di tempat saja.
Sementara itu dari pihak developer, Tambunan menjelaskan bahwa fasum dan fasos perumahan di Tahap I dan II ini seyogyanya menjadi tanggung jawab developer terdahulu.
“Untuk pembangunan di Tahap III kami siap mengajukan permohonan untuk diserah terimakan ke Pemda Kutim. Sedang tanggung jawab fasum dan fasos di tahap I dan II ini tanggung jawab pengembang pertama,” kata Tambunan.
Terkait permasalahan ini politisi Partai Nasdem Arfan mengungkapkan keprihatinannya. Karena ternyata ada perumahan yang dekat dengan pusat pemerintah tapi belum menikmati fasum dan fasos pemerintah.
"Oleh karena itu DPRD Kutim akan membentuk Tim Panja untuk menelusuri dimana titik kesalahannya sehingga nantinya harus ada kebijakan pemerintah untuk mencari solusinya," tutupnya. (fs/ava)