Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni meneken perubahan KUPA-PPAS tahun anggaran 2020 di Auditorium 3 Dimensi. (dok/Humas Setwan)
Bontang, nomorsatukaltim.com - Asumsi keuangan daerah tahun ini melenceng dari target yang ditentukan. Pemerintah Kota Bontang merevisi postur anggaran daerah. Semula ditetapkan APBD-P Bontang 2020 sebesar Rp 1,6 triliun.
Namun, belakangan harus dikoreksi. Sekitar Rp 200 miliar dipangkas. Akibat pandemi COVID-19 tahun ini.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), Agus Haris mengatakan, penyampaian kepala daerah tertuang di dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) bahwa APBD-Perubahan 2020 hanya Rp 1,4 triliun.
"Yah karena SKB kementerian itu yang refocussing anggaran. Makanya berubah," ujar Agus Haris saat ditanya Disway Kaltim, Rabu (12/8/2020).
Agus menjelaskan, penyebab postur anggaran menyusut tak lain akibat pertumbuhan ekonomi minus.
Sebagai daerah dengan komposisi penerimaan terbesar dari pusat, Bontang sangat rentan.
"Kalau kita ini kan berbeda, kalau ekonomi negara seret. Pasti APBD-nya seret juga, karena kita masih tergantung sekali dari Dana Bagi Hasil (DBH)," bebernya.
Untuk jadwal pengesahan APBD-P 2020 masih menunggu pembahasan lanjutan. Pun demikian, ditarget pada awal September nanti APBD-P sudah disahkan.
"Paling nanti minggu-minggu pertama September," tuturnya.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Aji Erlynawati mengatakan, postur anggaran daerah memang seret.
Tapi tak seburuk asumsi semula. Di awal-awal pemerintah menaksir APBD-P hanya Rp 1,2 triliun.
Lalu turun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bahwa ada tambahan. Ada juga dana kurang salur 2017 yang diberikan. Serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat.
"Cuman memang paling besar dari dana perimbangan," katanya.
Untuk informasi, imbas dari refocussing anggaran di tri semester pertama menyebabkan sejumlah kegiatan pemerintah di pangkas.