Jalur darat di perbatasan yang dijajal Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, beberapa waktu lalu.
Tanjung Selor, Disway - Tak hanya di wilayah perkotaan, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menegaskan, melalui beberapa program, Pemprov Kaltara juga berupaya menjaga tumbuhnya perekonomian di wilayah perbatasan.
Program-program tersebut, di antaranya pengembangan kerja sama Indonesia – Malaysia. Lewat beberapa forum kerja sama, penyediaan subsidi ongkos angkut (SOA) barang, pembangunan Toko Indonesia, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pengembangan infrastruktur transportasi darat dan udara ke wilayah perbatasan.
“Untuk pengembangan kerja sama antara Indonesia - Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan, dilakukan lewat beberapa forum. Di antaranya, BIMP-EAGA (Brunei Indonesia Malaysia Philippine East ASEAN Growth Area), Sosek-Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia), Heart Borneo dan lainnya,” ungkapnya.
Irianto juga menyurati Ketua Menteri Serawak, Malaysia, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Untuk dapat membuka jalur keluar dan masuk perbatasan Krayan - Serawak. Ketua Menteri Serawak merespons positif Surat Gubernur Kaltara Nomor 510/1161/DPPK-UKM/GUB, tertanggal 17 Juli 2020.
“Ini penting, karena kaitannya dengan keperluan perdagangan antar kedua wilayah,” ujarnya.
Ketua Menteri Serawak, lanjut Irianto, pada intinya meminta daftar barang yang dibutuhkan apa saja. “Usulan kebutuhan tersebut masih terus diramu beserta daftar kuantitasnya. Ada tiga kebutuhan prioritas, yakni barang pokok sehari-hari, bahan bakar minyak (BBM), dan bahan bangunan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa nilai transaksi Border Trade Agreement (BTA) pada 1970 silam, yang sebesar 600 ringgit, segera direvisi. “Informasinya telah dilakukan penggodokan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru hasil ratifikasi perjanjian bilateral Sosek-Malindo. Ini terkait nilai BTA yang nanti disepakati,” ujarnya.’