Namun begitu, dari paparan rapat ia menuturkan para penggilingan lokal tidak perlu khawatir. Karena pada akhirnya nanti belum semua desa akan dilibatkan. Dua desa tadi itu saja. Untuk disekitarnya, akan coba digali kerjasama lainnya.
"Yang pasti, kami sebagai perwakilan masyarakat juga tidak mau masyarakat rugi.
Petani untung, pemilik penggilingan juga tidak dirugikan dalam hal ini. PAD juga bisa didapatkan," jelasnya.
Pihaknya masih akan memanggil stakeholder yang lain. Pun dari sisi masyarakat. Selain itu juga akan turun lapangan. Mengecek. "Di mana lokasinya. Punya siapa. Sistem kerja akan dijelaskan oleh tim pakar secara langsung. Mau seperti apa dengan petani," tegas Sariman.
Lalu juga setelah ini masih akan melakukan pendalaman dengan tim pakar DPRD PPU. Khususnya pakar ekonomi. Mempelajari lebih lanjut naskah akademiknya. Membedah lagi naskah akademik. Mengkaji kelayakan menurut pakar tim DPRD sebagai orang yang kompeten dibidang ekonomi.
"Kalau menurut mereka layak. Tapi harus ada pembanding. Dari kami sepeti apa. Agar ada komparasi dari kami," jelasnya.
Lebih lanjut, pembahasan terkait hal ini masih panjang. Namun begitu, ditarget dalam masa kerja pansus 6 bulan, hasil sudah bisa didapatkan. Jika semua berjalan lancar, di akhir tahun masa pansus berakhir, raperda sudah disahkan menjadi Perda. Desember 2020 masa pansus berakhir. Maka setidaknya tahun 2021 perda sudah bisa dijalankan.
Menuju kesana, pihaknya memastikan akan bekerja maksimal. Untuk hasilnya, semua akan diserahkan ke forum DPRD PPU. Hasil kerja akan laporkan ke anggota dan unsur pimpinan. "Ini hasil kerja pansus. Disepakati atau tidak, nanti fraksi akan memberikan pandangan. Kami hanya bekerja saja," tegas Sariman.
Yang mengambil keputusan tetap tiap fraksi. Penilaian layak atau tidaknya untuk disahkan. Jika semua atau setidaknya lebih banyak fraksi yang mendukung, maka akan disahkan. Begitu pula sebaliknya. Penyampaian fraksi itu turut serta dengan pandangannya. (adv/rsy/boy)