Transfer informasi yang begitu cepat, kata Basiran, seakan melenyapkan urgensi atau validitas berita yang disajikan. Hal ini yang sulit dibedakan saat ini oleh masyarakat.
"Kita tidak bisa mengelak bahwa dengan adanya arus internet yang cepat, justru memudahkan kaum radikal dalam menyebarkan ideologinya.
Akhirnya, akan mudah generasi muda kita menolak menghakimi sepihak perbedaan pendapat orang lain," jelasnya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menerangkan dukungan dari Pemprov Kaltara, selain melakukan sosialisasi, juga memberikan bantuan. Bahkan, ia menegaskan setiap tahunnya, Pemprov Kaltara menganggarkan bantuan sosial dalam penanganan radikalisme, melalui organisasi kepanjangan tangan BNPT di daerah.
"Selain kerja sama dengan FKPT, Pemprov Kaltara tidak bisa bekerja sendiri. Maka dari itu, butuh bantuan dari seluruh elemen masyarakat menolak paham ini," ujarnya. */ZUH/REY