Sektor tambang batu bara dalam kondisi sulit.
Tanjung Redeb, Disway – Menurunnya permintaan batu bara dunia terutama tujuan ekspor Tiongkok dan India, berdampak besar. Apalagi daerah yang mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tersebut.
Seperti halnya Kabupaten Berau. APBD Berau 2021 diproyeksi mengalami penurunan.
Pendapatan daerah dari dana perimbangan, yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak sumber daya alam Kabupaten Berau, mengalami pasang surut anggaran dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, realisasi pada 2016 sebesar Rp 767.172.763.57, dan melebihi target dari Rp 762.828.166.245.
Namun di 2017, target lebih rendah Rp 507.914.298.998 dengan realisasi Rp 464.693.092.918.
Situasi membaik memasuki 2018, target pendapatan meningkat dari tahun sebelumnya, yakni Rp 626.884.818.000 dengan realisasi Rp 848.392.350.462.
Sedangkan 2019, target Rp 943.750.331034,36 dengan realisasi Rp 1.143.939.284.884. Sementara, realisasi per Juli 2020 Rp 401.919.907.069.
Dan target 2020 masih dalam tahap revisi, namun Bapenda Berau tidak menyebut target sebelumnya.
Bupati Berau Muharram mengatakan, bisnis pertambangan batu bara diadang situasi sulit. Sejumlah perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B), mulai melakukan langkah efisiensi. Melakukan pengurangan produksi hingga 50 persen.
Kondisi itu, dikatakannya, tentu menjadi pukulan keras terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Apalagi, empat dari 10 pengekspor emas hitam terbesar Indonesia berada di Kaltim, salah satunya PT Berau Coal.