Samarinda, nomorsatukaltim.com - Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) rendah. Realisasinya masih di bawah 50 persen. Ini juga yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Mungkin bukan hanya di Kaltim saja, karena seluruh gubernur diundang ke Istana Bogor, Rabu pekan lalu. Presiden meminta agar serapan anggaran disegerakan.
Setelah rapat dengan Presiden, Gubernur Kaltim Isran Noor pun buru-buru balik kandang. Ia merapatkan jajarannya dan para kepala daerah di Kaltim untuk menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut. Kamis (23/7) rapat koordinasi (Rakor) berlangsung secara online.
Isran, didampingi Sekdaprov Kaltim, M Sa'bani juga Kepala BPKAD Kaltim M. Sa'duddin. Bertatap secara daring dengan para kepala daerah itu, dari ruang HOB Kantor Gubernur Kaltim. "Agar dipercepat penyerapannya, realisasinya. Itu instruksi Presiden," kata Sa’bani, ketika ditemui di kantornya, usai rapat itu.
Serapan APBD itu, kata dia, erat kaitannya dengan iklim ekonomi dan usaha. Diharapkan, dengan percepatan realisasi belanja APBD, dapat berkontribusi terhadap perputaran roda ekonomi di daerah yang bersangkutan.
Karena, di masa pandemi COVID-19, perputaran ekonomi seakan stagnan. Pekerjaan, proyek-proyek pemerintah berhenti sementara waktu. Melalui rapat itu, diharapkan, percepatan serapan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian.
"Supaya geliat ekonomi terasa. Karena masa pandemi, banyak terhenti. Banyak uang yang belum beredar. Otomatis kan ekonomi agak stag. Dan memang diprediksi akan negatif (pertumbuhan ekonomi) tahun ini. Nah, ini obatnya, mempercepat serapan," kata Sa'duddin, ditemui di tempat terpisah.
Selain soal serapan APBD, penyerapan anggaran penanganan COVID-19 juga dibahas. Tentang bagaimana kendala serta kondisi secara umum di daerah, berkaitan penanganan virus tersebut. Pembahasan lainnya, tentang dana Pilkada Serentak di masing-masing daerah.
"Ada juga yang mendengarkan arahan dari Polda Kaltim, dalam hal ini Ditreskrimsus. Kemudian Kejati Kaltim, dan berikutnya dari BPKP. Agar para pejabat tidak terlalu takut membelanjakan. Karena ada kekhawatiran, pejabat itu takut, takut salah. Tapi tadi sudah disampaikan, selama tidak ada niat jahat, tidak masalah," katanya.
KARENA WABAH
Kepala BPKAD Kaltim, M. Sa'duddin mengatakan, dari anggaran belanja APBD yang telah dilakukan penyesuaian untuk penanganan COVID-19, realisasi serapannya baru 36,63 persen. "Anggarannya itu Rp 9,21 triliun lebih. Realisasinya saat ini Rp 3,37 triliun. Ya, 36 persenan," katanya, kepada media ini.
Anggaran belanja dalam APBD, ada tiga item. Belanja tidak langsung, belanja langsung, belanja tak terduga. Proyek pembangunan infrastruktur, masuk ke dalam belanja modal, dalam item belanja langsung.
Data serapan yang disampaikan Sa'duddin itu, merupakan data terbaru, per 22 Juli. Dari Rp 9,21 triliun itu, belanja untuk program pembangunan fisik alias belanja modal, sebesar Rp 998,3 miliar lebih. Realisasinya, baru 20,20 persen. Atau Rp 201,6 miliar.
Serapan yang masih di bawah 50 persen itu, karena kondisinya masih COVID-19. Di mana, kata dia, masa pandemi mengakibatkan sejumlah realisasi dan pengerjaan proyek pembangunan di daerah-daerah terhenti.
"Kemarin diarahkan Pak Presiden untuk dipercepat. Tapi kami punya alasan, kenapa masih 36 persen, karena ada COVID-19. Kondisinya saat ini, banyak proyek-proyek terhenti. Aktivitas ke daerah juga terhenti. Kunjungan keluar daerah terhenti," katanya.
Memang diakuinya, COVID-19 adalah persoala utama. Ke depan, setelah pertemuan gubernur dengan Presiden Jokowi itu, serapan akan dikebut. "Beberapa proyek kita hentikan (sementara). Karena belum tahu bisa bayar apa enggak. Pendapatan kita juga kan waktu itu menurun. Jadi semua harus dihentikan. Dan ini baru mulai lagi," tambahnya.