DPRD Kukar Teliti Tuntutan Warga Ganti Kepala Desa Jembayan

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – DPRD Kutai Kartanegara menegaskan akan mempelajari secara detail aspirasi warga Desa Jembayan yang meminta pergantian kepala desa. Aspirasi itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat DPRD Kukar, Senin 11 Agustus 2025.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pihaknya menerima masukan tersebut sebagai bagian dari hak demokratis masyarakat. Namun ia menegaskan, langkah pergantian kepala desa tidak bisa dilakukan tanpa kajian mendalam.

“Itu aspirasi yang harus kita teliti. Kita akan cross-check, apakah benar melanggar aturan atau hanya ketidaksukaan semata,” ujarnya.

Ahmad Yani menjelaskan, DPRD akan mengundang berbagai pihak pada RDP lanjutan, mulai dari tokoh adat, RT, kepala dusun, BPD, hingga tokoh masyarakat. Hal ini untuk memastikan semua pandangan dan fakta terkumpul sebelum ada keputusan.

“Kita tidak bisa memutuskan tanpa fakta. Semua pihak harus didengar, termasuk lembaga adat dan unsur pemerintahan desa,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika terbukti kepala desa melanggar peraturan perundang-undangan atau sumpah jabatan, pemerintah kabupaten harus bertindak tegas. “Kalau memang terbukti, tentu pemerintah kabupaten wajib mengambil langkah,” katanya.

Ahmad Yani juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) bekerja maksimal mengungkap persoalan ini. Menurutnya, pemerintah desa, camat, dan Pemkab Kukar harus turun langsung meninjau kondisi di lapangan.

“Kita harap semua pihak menjaga kondusivitas desa. Kalau masalah ini benar, berarti ada persoalan di pemerintahan desa yang harus segera diselesaikan,” ucapnya.

Ia mengingatkan, prosedur pencabutan mandat kepala desa memiliki tahapan yang harus dipenuhi.

“Harus dipelajari dulu, tidak bisa serta-merta. Kita tunggu kajiannya, nanti hasilnya akan kita putuskan bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Adat Desa Jembayan, Sopyan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa warga sudah lama merasa adat mereka tidak dihormati oleh kepala desa.

Ia menuturkan, puncak kekesalan warga terjadi saat perayaan hari jadi Jembayan dua pekan lalu, ketika kepala desa dianggap menunjukkan sikap kurang pantas terhadap panitia acara.

“Tugas kami melestarikan adat, tapi kepala desa tidak mendukung. Kalau dibiarkan, kegiatan budaya akan terus terhambat,” kata Sopyan. (adv)

Sumber: