DPRD Kukar Minta OPD Maksimalkan Serapan Anggaran, Sisa Waktu Tinggal Sebulan
Wakil ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid.-Rahmat Pratama-Disway Kaltim
KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksimalkan kinerja dalam merealisasikan anggaran tahun 2026.
Pasalnya, waktu pelaksanaan anggaran tahun ini semakin terbatas. Jika dihitung dari November, OPD hanya memiliki waktu sekitar satu bulan lebih untuk menuntaskan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Abdul Rasid mengatakan, sejauh ini pelaksanaan anggaran, khususnya untuk kegiatan fisik di sejumlah OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), belum menunjukkan adanya persoalan berarti.
"Untuk sementara ini tidak ada masalah. Mudah-mudahan biasanya terealisasi semua," ujarnya, Minggu (22/11/2026).
BACA JUGA:Tak Hanya Andalkan Keindahan Pantai, DPRD Kukar Dorong Pengembangan Wisata Muara Badak
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lengah. Seluruh OPD harus bekerja lebih maksimal mengingat waktu yang tersisa semakin sempit.
Menurutnya, kemampuan OPD dalam merealisasikan anggaran juga menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kinerja masing-masing perangkat daerah.
Ia bahkan meminta Bupati Kukar menjadikan capaian realisasi anggaran sebagai bahan evaluasi terhadap OPD yang tidak mampu menuntaskan programnya sesuai perencanaan.
"OPD yang tidak bisa merealisasikan anggarannya, ini perlu menjadi catatan. Karena ini berkaitan dengan kinerja OPD-nya," tegasnya.
BACA JUGA:Komisi I DPRD Kukar Dorong Pemkab Segera Realisasikan Program APBD 2026
Terkait kemungkinan kembali adanya skema pinjaman ke Bankaltimtara seperti tahun sebelumnya, Abdul Rasid menyebut hal tersebut masih bergantung pada kondisi keuangan daerah, terutama penyaluran dana dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, sumber pendanaan daerah juga dipengaruhi transfer dari pusat. Apabila pada akhir tahun pemerintah pusat tidak menyalurkan dana sesuai alokasi yang diharapkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan daerah.
"Ini tergantung dari pusat lagi. Kalau pusat di akhir tahun mungkin tidak menyalurkan apa yang menjadi hak kita, bisa jadi ada kendala. Tapi mudah-mudahan tidak," pungkasnya. (ADV)
BACA JUGA:Foto Gibran Masih Terpajang di DPRD Kukar, Ahmad Yani: Tunggu Penggantinya
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
