Bankaltimtara

DPRD Kukar Minta Program Internet Gratis Dievaluasi, Dorong Prioritas Anggaran untuk Padat Karya dan Keamanan

DPRD Kukar Minta Program Internet Gratis Dievaluasi, Dorong Prioritas Anggaran untuk Padat Karya dan Keamanan

Anggota Komisi I DPRD Kukar, M. Hidayat.-(Disway Kaltim/ Rahmat Pratama)-

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), M. Hidayat, meminta pemerintah daerah mengevaluasi program layanan internet gratis yang diarahkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). 

Menurutnya, kebutuhan internet belum tentu menjadi prioritas seluruh masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang sebagian besar telah memiliki akses jaringan.

Hidayat mengatakan, aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses menunjukkan adanya kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak. Di antaranya, program padat karya, peningkatan keamanan lingkungan, serta kegiatan kebersihan yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat.

Ia menyebut seperti wilayah Tenggarong yang memiliki sekitar 3.200 rukun tetangga (RT). Menurutnya, tidak seluruh RT menghadapi persoalan keterbatasan akses internet sehingga kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

BACA JUGA: DPRD Kukar Targetkan 5 Raperda Rampung Desember 2026, Dorong Peningkatan PAD

"Kalau di daerah yang memang masih membutuhkan akses internet, tentu program itu bisa diarahkan ke sana. Namun, untuk wilayah perkotaan, masyarakat memandang layanan internet bukan sesuatu yang terlalu dibutuhkan karena aksesnya sudah tersedia," ujarnya, Selasa, 17 November 2026.

Hidayat menilai, anggaran yang dialokasikan untuk program di tingkat RT akan lebih bermanfaat apabila turut diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan masyarakat.

Misalnya, memberikan dukungan honorarium bagi petugas pos keamanan lingkungan (poskamling) serta mendorong kegiatan gotong royong dan kebersihan lingkungan yang melibatkan warga.

Menurutnya, selain membantu menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, kegiatan tersebut juga berpotensi membuka peluang kerja serta menambah penghasilan masyarakat.

BACA JUGA: Proyeksi APBD Kukar 2027 Naik, DPRD Temukan Tambahan Pendapatan Rp500 Miliar

Ia mengaku telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPMD agar menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan program ke depan.

Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi saat reses di wilayah tempat tinggalnya, Hidayat menyebut lebih dari 70 persen warga yang ditemuinya menganggap program layanan internet bukan kebutuhan utama.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat agar anggaran yang tersedia benar-benar menjawab kebutuhan warga.

"Ini juga berkaitan dengan persoalan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, program di tingkat RT sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penyediaan internet, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat lainnya," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait