Transfer Pusat Menyusut, Pemkot Samarinda Soroti Perlambatan Perputaran Uang

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menjaga aktivitas ekonomi. 

Berkurangnya dana transfer dinilai dapat memengaruhi perputaran uang di daerah, sehingga pemerintah perlu menyesuaikan langkah dengan kondisi keuangan yang tersedia.

Asisten II Sekretariat daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan besarnya transfer yang diterima daerah berkaitan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika dana yang masuk berkurang, aktivitas ekonomi juga berpotensi menghadapi tekanan.

“Kalau TKD banyak, uang yang beredar di daerah juga banyak. Ketika TKD menurun, perputaran uang ikut berkurang,” kata Marnabas, Kamis, 22 Oktober 2026.

BACA JUGA: Peralatan KTP-el Sudah Berumur, Perekaman Kartu Baru di Samarinda Belum Merata

Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi melalui langkah konkret, bukan sekadar keluhan mengenai berkurangnya kemampuan keuangan daerah. Pemerintah kota harus tetap mencari cara agar kegiatan pemerintahan berjalan sesuai kemampuan anggaran.

Marnabas mengatakan, keterbatasan fiskal menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan penyesuaian kebijakan. Pemerintah harus menentukan kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, sekaligus menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak.

“Kondisi ini memang menjadi tantangan bagi daerah, tetapi bukan berarti kita berhenti bekerja. Kita harus melihat kemampuan anggaran yang ada, lalu menentukan langkah yang tetap bisa dijalankan untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Marnabas.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh berhenti berupaya hanya karena menghadapi keterbatasan fiskal. Menurutnya, berbagai langkah perlu dicari agar persoalan yang dihadapi daerah dapat ditangani.

BACA JUGA: Hotel BUMD Diprioritaskan, DPRD Samarinda Soroti Nasib Hotel Swasta

“Kita tidak boleh mengeluh. Kita harus berusaha mencari cara untuk keluar dari masalah yang dihadapi,” ujarnya.

Marnabas juga berharap, kondisi keuangan daerah pada 2027 membaik sehingga pemerintah dapat menjalankan kegiatan dengan lebih leluasa. Meski demikian, kondisi tersebut tetap bergantung pada perkembangan kebijakan transfer dan kemampuan pendapatan daerah.

“Mudah-mudahan pada 2027 kita sudah bisa lebih leluasa, sehingga bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan,” tuturnya.

Sebagai gambaran kondisi keuangan daerah, data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda mencatat realisasi transfer pemerintah pusat hingga September 2026 sebesar Rp1,12 triliun. 

BACA JUGA: Pemkot Samarinda Dukung Kejati Kaltim, Barang Bukti Dimusnahkan, Puluhan Kendaraan Dikembalikan

Sumber: