Bankaltimtara

Agenda Dinas Berkurang, Hotel Samarinda Dituntut Cari Pasar Baru

Agenda Dinas Berkurang, Hotel Samarinda Dituntut Cari Pasar Baru

Okupansi hotel di Kaltim turun dampak efisiensi anggaran.-Mayang Sari/ Nomorsatukaltim-

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Berkurangnya kegiatan pemerintah membuat hotel di Samarinda kehilangan sebagian peluang dari agenda rapat dan acara kedinasan. 

Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menilai, pemulihan aktivitas pemerintahan dapat membuka kembali peluang bagi sektor perhotelan yang selama ini turut bergantung pada penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Efisiensi anggaran menjadi salah satu faktor yang disoroti Helmi dalam melihat kondisi bisnis perhotelan. Sejumlah kegiatan, terutama yang bersifat seremonial, dikurangi atau tidak lagi dilaksanakan seperti sebelumnya.

Perubahan tersebut ikut memengaruhi kebutuhan terhadap fasilitas hotel untuk rapat, pertemuan, hingga kegiatan kedinasan.

“Ketika kegiatan pemerintah dikurangi, dampaknya bisa dirasakan sektor lain yang selama ini ikut terlibat. Perhotelan salah satunya, karena ada kegiatan yang biasanya membutuhkan fasilitas hotel,” ungkap Helmi, Jumat (9/10/2026).

BACA JUGA:Kemandirian Ekonomi Kampung Tidak Bisa Instan, Pentingnya Pembenahan Ekosistem dan Pemetaan Potensi

Berdasarkan data Pemerintah Kota Samarinda, pedapatan dari sektor hotel dan restoran hingga September 2026 mencapai sekitar Rp166,9 miliar.

Capaian itu masih berada di bawah pendapatan sepanjang 2025 yang mencapai Rp209,8 miliar.

Helmi berharap kondisi keuangan daerah membaik agar pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk menjalankan program dan kegiatan.

Ia menyoroti transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai agenda.

Menurutnya, ketika dukungan anggaran daerah lebih memadai, pemerintah dapat kembali menjalankan kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas.

BACA JUGA:Pemkab Kutim Kejar Target Listrik Masuk Dusun Air Putih dan Teluk Pandan Sebelum Desember 2026

Aktivitas tersebut diharapkan ikut memberikan dampak bagi pelaku usaha yang menyediakan fasilitas maupun jasa pendukung.

“Kalau dukungan anggaran ke daerah membaik, pemerintah bisa lebih leluasa menyusun dan menjalankan kegiatan sesuai kebutuhan. Kita berharap kondisi itu bisa membantu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi di daerah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait