Program KB Gratis di Samarinda Belum Optimal, Anggaran dan Edukasi Calon Pengantin jadi Tantangan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Program Keluarga Berencana (KB) gratis di Samarinda masih menuai tantangan.

Yaitu persoalan pembiayaan sekaligu  meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk mengikuti program pengendalian kelahiran tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan pelaksanaan program KB gratis pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat. 

Dukungannya disalurkan melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BACA JUGA:Antrean BBM Samarinda Tak Selesai Cuma Ganjil-Genap, Andi Harun Bongkar Akar Masalah

Di daerah, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat berada di bawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda. 

Instansi tersebut menangani kebutuhan pelayanan KB, termasuk penyediaan alat kontrasepsi serta dukungan bagi kegiatan yang berkaitan dengan program tersebut.

“Untuk program KB gratis, sumber utamanya memang dari pemerintah pusat melalui BKKBN. Di daerah, Dinas P2KB menjalankan pelayanan dan programnya kepada masyarakat,” kata Sri Puji, Kamis (8/10/2026).

Menurut dia, Dinas P2KB Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar untuk berbagai program. 

Namun, dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum seluruhnya dapat dicairkan. 

BACA JUGA:Karhutla Tak Kunjung Berakhir, Samarinda Ajukan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Ketiga

Kondisi tersebut ikut memengaruhi ruang gerak pelaksanaan program KB di daerah.

Meski persoalan anggaran menjadi salah satu kendala, Sri Puji menilai pembahasan mengenai KB tidak cukup jika hanya berkutat pada ketersediaan pembiayaan. 

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan kemauan masyarakat untuk menggunakan layanan KB.

Sumber: