Proyeksi APBD PPU 2027 Rp1,6 Triliun, Ketua DPRD Tekankan Hapus 'Program Bumbu'

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) kembali harus mengencangkan sabuk pengaman anggaran. 

Pada tahap awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, nilai APBD PPU diproyeksikan hanya berada di angka Rp1,6 triliun.

Proses perancangan anggaran kini mulai bergulir. Tahapan diawali dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang nantinya disusul penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menjelaskan angka proyeksi tersebut diambil sebagai langkah realistis. 

BACA JUGA: Bupati PPU Bantah Berutang Rp100 Miliar ke Perbankan di Tengah Seretnya DBH

BACA JUGA: Pelabuhan Klotok PPU Dikuasai Swasta, Potensi PAD hingga Rp200 Juta per Tahun Menguap

Pemkab PPU sengaja menggunakan acuan APBD 2026 karena belum menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait alokasi pasti dana Transfer ke Daerah (TKD) 2027.

"Kondisi hari ini saya yakin teman-teman sudah memahami. Pemkab menyusun RAPBD 2027 mengacu pada APBD 2026 karena kita belum tahu berapa pasti besaran dana transfer dari pusat. PMK-nya memang belum keluar," kata Raup, Senin, 14 September 2026.

Menanggapi keterbatasan alokasi ini, Raup menyentil kebiasaan pengelolaan anggaran di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). 

Menurutnya, alokasi yang ada sebenarnya mencukupi jika setiap instansi fokus pada program prioritas dan memangkas belanja nonesensial.

BACA JUGA: Pejabat Kutim Masuk 3 Besar Calon Kadiskominfo PPU, Ketua DPRD: Kasihan PPU

BACA JUGA: Pencairan Kartu Penajam Cerdas Berpotensi Molor karena Persoalan Administrasi

Ia menyoroti kecenderungan penganggaran tahun-tahun sebelumnya yang kerap dibebani program pelengkap yang kurang mendesak. 

"Sebenarnya angka itu cukup. Cuma persoalannya, sebelum-sebelumnya itu terlalu banyak bumbunya, sehingga terkesan susah. Begitu alokasi disesuaikan, OPD-OPD langsung merasa kegiatan tidak bisa jalan," tegas politikus Partai Gerindra tersebut.

Sumber: