Pekerja MBG Tak Terdata di Disnaker Bontang, Perekrutan juga Disorot

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merekrut banyak tenaga kerja. Sayangnya, rekrutmen tenaga kerja ini secara resmi tidak diketahui oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang mengaku belum mengantongi data tenaga kerja yang direkrut oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk relawan yang menerima upah. Padahal, jumlah pekerjanya diperkirakan mencapai ratusan orang.

“Belum ada penyampaian kepada kami terkait data pekerja di dapur MBG sekarang. Jadi berapa angka pastinya kami tidak tahu,” kata Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Lattas Penta) Disnaker Bontang, Takdir Mannang, Minggu, 6 September 2026.

Dia mengatakan, kondisi itu menjadi pekerjaan rumah bagi Disnaker. Sebab, setiap orang yang bekerja, meski hanya berstatus pekerja harian atau relawan berbayar, tetap harus masuk dalam basis data ketenagakerjaan.

BACA JUGA: Job Fair Bontang 2026: Ada 417 Lowongan, 887 Orang Melamar di Hari Pertama

“Yang kami inginkan sebenarnya sederhana, mereka terdata. Namanya orang bekerja, ya harus terdata,” katanya.

Baginya, pelaporan tenaga kerja bukan sekadar kewajiban administratif. Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah menghitung tingkat pengangguran dan menyusun kebijakan ketenagakerjaan.

Selama ini, kata Takdir, tidak sedikit warga yang sebenarnya sudah bekerja, tetapi masih tercatat sebagai pencari kerja.

Sebab, tidak pernah ada pembaruan data dari pemberi kerja maupun pekerja yang bersangkutan.

BACA JUGA: Menu MBG Sebabkan Siswa Keracunan, 2 SPPG di Bontang Dihentikan Selama 30 Hari

"Angka pengangguran kita sebenarnya sudah turun. Hanya saja, kadang mereka sudah bekerja tetapi tidak melapor kepada kami. Akhirnya masih tercatat dalam data," jelasnya.

Takdir memperkirakan jumlah tenaga kerja di dapur MBG bisa mencapai sekitar 200 orang. Namun angka itu masih sebatas estimasi lantaran belum ada laporan resmi dari pihak SPPG.

Selain persoalan pendataan, Disnaker juga menyoroti proses rekrutmen relawan yang dinilai belum sepenuhnya terbuka. Sejauh yang diketahuinya, hanya lowongan tenaga gizi yang sempat diumumkan kepada publik.

Sementara perekrutan relawan lainnya berlangsung tanpa publikasi yang luas. Padahal, para relawan tersebut menerima upah yang disebut setara Upah Minimum Kota (UMK) Bontang, meski statusnya sebagai pekerja harian.

Sumber: