Logika Merdeka Bernegara (4-Terakhir): Manajemen Titik Nol

Oleh: Devi Alamsyah*

MUNGKIN Anda ingat ungkapan ini. Banyak disampaikan para tokoh di media sosial. Saya tidak tahu darimana mulanya. Tapi seingat saya yang menyampaikan pertama adalah Ahok. Basuki Tjahaja Purnama, mantan gubernur DKI. Katanya begini: Orang miskin jangan lawan orang kaya, orang kaya jangan lawan penguasa. Pasti kalahnya. 

Jadi teringat lagi ketika nonton perbincangan Ahok bersama Prof Rhenald Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indoneisa (UI) di channel miliknya, pekan lalu. Saat itu Ahok menceritakan asal-usul ungkapan itu. Ternyata dari bapaknya yang seorang pengusaha di Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. 

Ceritanya itu, bapaknya Ahok lah yang menginginkan anaknya itu untuk jadi pejabat. Kalau jadi pengusaha, paling bisa bantu satu atau dua orang saja, tapi kalau jadi pejabat, bisa bantu banyak orang. Begitulah kira-kira. 

Bapaknya Ahok yang pengusaha itu sering kali harus jatuh bangun bahkan hingga bangkrut. Saat itu masih zaman orde baru. Karenanya, si bapak ini juga dekat dengan pejabat parpol. Setiap ada kunjungan pejabat dari pusat, bapaknya selalu menemani.  

BACA JUGA: Logika Merdeka Bernegara (1): Pertanyaan dan Pilihan

Awalnya, Ahok tidak terlalu menuruti wejangan itu. Setelah bapaknya meninggal, ia pun jadi pengusaha. Ternyata nasibnya sama. Harus jatuh bangun juga. Setiap usahanya udah mulai maju, ada saja godaan dari para penguasa itu. Begitu seterusnya hingga akhirnya Ahok pun terjerumus masuk ke dunia politik. 

Cerita ini sebetulnya menggambarkan kondisi makro. Lihat faktanya saat ini, banyak sekali pengusaha yang berbondong-bondong untuk masuk ke dunia politik. Masuk partai politik, jadi pejabat di daerah hingga ke lingkaran istana. Kalau di gedung DPR RI dan DPRD jangan ditanya lagi. Mayoritas adalah pengusaha. Mereka menyadari hanya dengan memegang kekuasaan atau punya akses ke penguasa, aset ekonominya bisa aman. 

Ada juga pengusaha yang memilih tidak masuk dunia politik atau lingkaran kekuasaan, tapi mereka menjadi sponsor kekuasaan itu sendiri. Tidak terlihat tapi ada dimana-mana. Atau orang biasa menyebutnya oligarki. Orang-orang di balik layar yang mengendalikan kekuasaan. Karena memang untuk memegang kuasa itu, ongkosnya mahal sekali. 

Jadi, kunci sukses dan hidup nyaman di negara ini hanya dua kata saja, yakni politik kekuasaan. Saya tambahakan satu lagi birokrasi. Karena kadang-kadang birokrasi punya jalurnya sendiri. 

BACA JUGA: Logika Merdeka Bernegara (2): Lokalitas dan Nasionalitas

Jika memang modelnya seperti itu, langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya memperbaiki sistem politik  dan birokrasi di pemerintahan. Itu dulu. Bukan gaspol MBG atau Koperasi Desa Merah Putih. Toh program itu tidak akan lancar jika nantinya sistem politik dan birokrasinya tidak mendukung. 

Presiden Prabowo sendiri sudah tahu persoalannya. Dalam sidang MPR RI kemarin itu, Prabowo menyinggung adanya pejabat dan para jenderal berbintang yang berada di balik ribuan tambang ilegal. Nah, lho. Terus mau bagaimana? Publik tentu berharap ini segera dituntaskan, tidak selesai setelah berpidato.

Kemudian ini lagi. Disampaikan secara gamblang oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di podcast-nya Densu. Kata Purbaya, Presiden sebetulnya ingin membubarkan Dirjen Bea dan Cukai karena praktik korupsinya sudah crowded. Namun, Purbaya mengusulkan untuk melakukan pembenahan dulu. 

Sumber: