Pawai 17 Agustus Absen Tahun ini, Pemkot Samarinda Prioritaskan BPJS dan Utang

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan pawai memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia (RI) ditiadakan. 

Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan pengalihan belanja untuk kebutuhan yang dinilai lebih berdampak langsung kepada masyarakat.

Pun demikian, Pemkot Samarinda memastikan, peniadaan pawai 17 Agustus tidak berarti menghentikan seluruh kegiatan peringatan Kemerdekaan RI. 

Pemkot Samarinda mengalihkan semarak perayaan Kemerdekaan RI ke tingkat kelurahan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

BACA JUGA: Efisiensi, HUT RI ke-81 di Samarinda Tanpa Pawai Pembangunan, Ganti Cek Kesehatan Gratis

“Betul kegiatan pawainya untuk tahun ini ditiadakan. Tapi ada kegiatan baru yang berlangsung di kelurahan,” kata Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pada Rabu (12/8/2026).

Andi Harun menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah Pemkot Samarinda melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan seremonial yang selama ini membutuhkan dukungan anggaran cukup besar.

Menurut dia, pemerintah perlu menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan masyarakat yang harus tetap berjalan.

Sejumlah kelurahan di Samarinda kini mulai menggelar berbagai kegiatan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. 

BACA JUGA: Peringati HUT RI, Warga Samarinda Ini Pilih Aksi Diam Selama 80 Menit di Tempat Bersejarah

Kegiatan tersebut antara lain pertandingan olahraga, jalan sehat, perlombaan masyarakat hingga kegiatan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Tanpa mengurangi yang sakral dan meriahnya acara dirgahayu 81, kita sekarang alihkan ke kelurahan supaya mereka meriah semua,” ujarnya.

Andi Harun mengatakan, pawai yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar.

Menurutnya, anggaran tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar apabila dialihkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Sumber: