Serapan Anggaran Disorot, Wakil Bupati Mahulu Minta OPD Gerak Cepat

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- DPRD Mahulu kembali menyoroti serapan anggaran semester pertama tahun 2026 yang dinilai masih belum optimal.

Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran menyebutkan bahwa, terdapat 3 poin utama yang menjadi bagian dari sorotan DPRD.

Tiga poin tersebut terkait kinerja semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang cenderung lambat, kemudian penopang pendapatan daerah, dan juga transfer ke daerah (TKD) yang masih perlu kejelasan.

Menurut Devung, DPRD telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah setelah sebelumnya mencermati laporan yang disampaikan pihak eksekutif.

BACA JUGA: Pemkab Mahulu Perjuangkan Kejelasan Status Tenaga Honorer ke Pusat

Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran.

“Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap realisasi anggaran enam bulan dan prognosis enam bulan berikutnya. Kami melihat bahwa masih ada beberapa kondisi yang belum sesuai harapan, sehingga pemerintah daerah perlu segera memperbaiki kinerjanya," ujar Devung Paran, Senin, 3 Agustus 2026.

Percepatan realisasi APBD, menurut Devung, tentu saja menjadi hal penting karena manfaat anggaran daerah harus dapat dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

"Artinya kami meminta pemerintah agar segala kekurangan itu harus segera digenjot. Sehingga manfaat APBD bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, kegiatan yang sudah direncanakan harus segera direalisasikan," tegasnya.

BACA JUGA: Diminta Maksimalkan Serapan Anggaran, Bupati Harap Wujud Pembangunan Benar-benar Dirasakan Masyarakat

Selain itu, DPRD juga mempertanyakan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai cukup tinggi dibanding target yang telah ditetapkan.

Adapun proyeksi PAD tahun ini sekitar Rp19 miliar. Namun dari laporan pemerintah kepada DPRD realisasi hingga semester pertama justru telah melampaui target hingga lebih dari 140 persen.

Devung Paran menilai, capaian tersebut memang perlu diapresiasi. Namun tetap memerlukan penjelasan detail mengenai pemanfaatan tambahan pendapatan tersebut.

“Ini memang sebuah prestasi karena pendapatannya meningkat. Tetapi yang menjadi pertanyaan DPRD adalah, tambahan pendapatan itu dimanfaatkan untuk apa saja. Output dari prestasi itu harus benar-benar dirasakan masyarakat," imbuhnya.

Sumber: